Kaum perempuan di Banda Aceh berboncengan menggunakan sepeda motor. REUTERS/Junaidi Hanafiah
TEMPO.CO, Banda Aceh - Edaran Wali Kota Lhokseumawe Suhaidi Yahya agar para perempuan di kota itu tak duduk ngangkang kala membonceng sepeda motor dinilai tak berdasarkan sejarah Islam.
Menurut Aktivis Balai Syura Inong Aceh, Norma Manalu, diriwayatkan Aisyah sebagai istri Nabi Muhammad juga memakai unta dan tidak duduk menyamping. Para perempuan di zaman itu juga banyak yang ahli menunggang kuda. "Dulu belum ada motor, tapi kan bisa dijadikan ukuran," kata Norma kepada Tempo di Banda Aceh, Jumat, 4 Januari 2013.
Menurut Norma, surat edaran itu salah kaprah dalam memahami syariat Islam. Dia meminta imbauan Wali Kota tak dijadikan paksaan. Apalagi mengingat duduk mengangkang saat membonceng sepeda motor sangat berhubungan dengan keselamatan berkendara.
Kalau sopan dan nilai-nilai norma agama yang dijadikan alasan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, hal itu juga dinilai sangat diskriminatif terhadap perempuan. "Kenapa harus perempuan selalu yang dinilai dengan kesopanan," kata Norma.
Dia juga mempertanyakan apakah ada sebuah kajian yang menggambarkan berapa banyak lelaki yang hilang ingatan akibat melihat perempuan ngangkang di belakang motor. Atau seberapa banyak perempuan yang kecelakaan bila duduk menyamping.
Balai Syura dan para aktivis perempuan di Aceh saat ini sedang mengajak seluruh elemen perempuan untuk menyikapi aturan yang dianggap salah kaprah tersebut. Mereka juga akan melakukan upaya audensi dengan pihak pemerintah Kota Lhokseumawe. "Kami juga melakukan kampanye untuk menentang aturan itu ke kawan-kawan di tingkat nasional."
Di lain pihak, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Destika Gilang Lestari, juga menilai aturan itu tidak tepat dan terlalu mengada-ada. "Sebaiknya Wali Kota Lhokseumawe mengurusi korban konflik di kawasan tersebut daripada membuat aturan tak boleh ngangkang," katanya.
Menurut dia, masih banyak korban konflik di Lhokseumawe yang belum memperoleh hak-haknya dari pemerintah. Harusnya pemerintah di sana dapat memberikan perhatian kepada para korban tersebut untuk meningkatkan kemakmuran warga.
