TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti senior dari Indonesia Budget Center, Roy Salam, mengatakan bahwa perilaku korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat sulit dideteksi. Namun secara umum, menurut dia, modusnya hampir seragam.
Pertama, menurut dia, dalam penentuan pendapatan negara, ada trik menurunkan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan negara, terutama di perusahaan yang berafiliasi partai politik. “Misalnya menurunkan pajak atau target penerimaan negara. Itu hingga kini masih jadi tren,” kata dia ketika dihubungi, Kamis, 3 Januari 2012.
Modus selanjutnya adalah penggelembungan nilai proyek. Di sini terlihat usaha DPR menaikkan anggaran, yang biasanya berujung gratifikasi. “Gratifikasi muncul karena ada keberhasilan upaya dari pelaku yang menaikkan nilai anggaran. Kemudian ketika penggelembungan sudah tak rasional, uangnya akan dibagi-bagi kepada siapa pun yang berperan,” katanya.
Bancakan anggaran tak hanya di DPR, tetapi juga terjadi di kalangan eksekutif. “Misalnya kasus korupsi Hambalang. Itu tak lepas dari peran eksekutif dan peran legislatif,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan perilaku korupsi di parlemen bukan salah lembaga, tetapi lebih karena perilaku individu yang memiliki niat menyelewengkan anggaran. "Bukan mekanisme yang menjadi masalah," kata politikus Partai Golkar itu.
Di lain pihak, Laporan Akhir Tahun Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2012 menyatakan 42,71 persen anggota legislatif periode 2009-2014 melakukan transaksi mencurigakan dengan indikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.
