TEMPO.CO, Surabaya - Sebanyak lima ribu lembar e-KTP di wilayah Kabupaten Mojokerto tertukar dengan e-KTP milik warga dari tiga daerah lain, yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, dan Kota Semarang.
Nurhono, Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Mojokerto, mengatakan kekeliruan ini bukan karena salah cetak, tetapi salah pengiriman. "Karena ada kesalahan dalam pengiriman ini, kita tunda dulu pembagian ke warga," katanya pada Kamis, 3 Januari 2013. Tertukarnya KTP ini tidak disengaja.
E-KTP itu tertukar di dua kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Warga Kecamatan Pungging, misalnya, menerima 2 ribu lembar e-KTP yang seharusnya milik 1.500 warga Kabupaten Bojonegoro dan 500 penduduk Kota Semarang. Sedangkan 1.000 lembar e-KTP yang seharusnya untuk warga di Kecamatan Soko, Mojokerto, tertukar dengan KTP milik penduduk Kabupaten Tuban.
Pada program e-KTP ini, Dinas Kependudukan Kabupaten Mojokerto seharusnya menerima lebih dari 626 ribu lembar e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Akibat adanya salah kirim, 5 ribu milik penduduk Kabupaten Mojokerto belum bisa dibagikan.
“Karena kejadian ini, seluruh e-KTP dikembalikan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta" katanya. Diharapkan insiden ini tidak membuat program ini terlambat selesai dari jadwal.
SONY WIGNYA WIBAWA
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
9 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
12 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
50 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
56 hari lalu
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca SelengkapnyaTidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main
20 November 2023
"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya