Gerindra Tak Percaya Penjara Koruptor Bikin Jera  

Reporter

Editor

Efri NP Ritonga

Jumat, 28 Desember 2012 13:36 WIB

Pertandingan bola voli pada Pekan Olah Raga, Seni dan MTQ antar Narapidana di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Selasa (24/4). TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Martin Hutabarat, tak percaya gagasan penjara khusus koruptor bakal mendatangkan efek jera. Gagasan ini, kata dia, akan terhambat oleh lemahnya sistem pengawasan dan mental petugas lembaga pemasyarakatan.

"Percayalah, dalam prakteknya, gagasan efek jera tak akan pernah berhasil," kata Martin saat dihubungi Tempo, Jumat, 28 Desember 2012.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerindra ini, pemindahaan narapidana korupsi ke penjara khusus yang direncanakan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, justru berpotensi memanjakan para koruptor. Posisi LP Sukamiskin yang terasing bisa memberi kenyamanan bagi para koruptor.

Martin menyatakan, dia menghargai niat baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberi efek jera yang lebih besar bagi koruptor. Namun, ide ini harus didahului dengan perbaikan manajemen pengelolaan dan pengawasan di LP. Kapasitas dan integritas para penjaga LP pun harus lebih ditingkatkan.

Ia mengatakan, rangkaian inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indyarana, ke beberapa penjara tak cukup untuk memastikan pengawasan di penjara khusus koruptor tak akan maksimal. "Harus diakui bahwa petugas LP sangat rentan di lapangan dalam menghadapi para koruptor yang memiliki uang banyak."

IRA GUSLINA SUFA

KorupsiKemenkumham

Berita terkait

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

2 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

5 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

7 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

17 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

23 jam lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

1 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

1 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

2 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi