TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan memakai keputusan yang diambil KPU Indramayu dalam kasus pengerahan massa ke pondok pesantren Al Zaytun saat Pemilihan Presiden 5 Juli lalu. Keputusan dari daerah itu akan digunakan setelah KPU setempat memperoleh informasi yang cukup dari investigasimereka. "Sampai sekarang kami masih berpegang padakeputusan sementara KPU Jawa Barat," kata Ketua KPUNazaruddin Sjamsuddin, kepada wartawan, di kantor KPU,Jakarta, Senin (12/7).Nazaruddin mengatakan, dalam keputusan KPU daerah itu,Panwaslu dapat mengajukan data-data yang merekamiliki. Jika KPU tidak menerima dari data itu, KPUhanya akan mendengarkan keputusan KPU daerah. "KalauPanwaslu menganggap ada pelanggaran, kita akanbandingkan saja, data mana yang paling benar," katanya. Namun, kata Nazaruddin, KPU sampai sekarang belumpernah sedikitpun menerima data atau laporan dariPanwaslu mengenai temuannya. KPU, kata dia, tidak akan meminta Panwaslu untukmemberikan laporan itu. "Kita tahu kewajibanmasing-masing," katanya. Bahkan, kata dia, sampaisekarang ini KPU belum pernah menerima suratresmi dari Panwaslu mengenai hasil temuan mereka."Jadi, jangan hanya melaporkan temuannya ke persdong," kata dia tegas. Terhadap kasus itu sendiri, Nazaruddin membatahpihaknya mengirimkan surat ke KPPS untuk tidakmemenuhi panggilan dari Panwaslu. Penyelesaian daripersoalan di sana, kata dia, diserahkan kepada KPUsetempat. Laporan adanya pemilih ganda, belum bisa dibuktikan keberadaannya. "Jadi, apakah benar ada pemilih ganda atau hanya isu, itu kita serahkan KPU Jabar. Kita di Jakarta kan nunggu laporan saja," kata dia.Apapun keputusan yang diambil KPU Jawa Barat, KPUakan tetap menghormatinya. KPU sendiri tidak akanmemberikan batasan waktu untuk penyelesaian kasus tersebut. "Saya yakin mereka akan melaporkan kalaumemang sudah selesai persoalannya," katanya. Purwanto - Tempo News Room