TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh, secara paksa jika tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter MI-2 di Aceh itu tidak juga memenuhi panggilan untuk ketiga kalinya. Demikian dikemukakan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas saat dihubungi Tempo News Room melalui telepon, Minggu (11/7) malam. "Bila dia tetap tidak memenuhi panggilan ketiga ini, akan dilakukan dengan upaya penjemputan secara paksa," katanya. Seperti diketahui, hingga Jumat (9/7), Puteh tidak juga memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka. Padahal, panggilan kedua ditetapkan Jumat lalu itu sesuai permintaannya sendiri. Erry menjelaskan, surat pemanggilan terhadap Puteh telah dikirimkan kemarin, setelah diketahui yang bersangkutan kembali mangkir. Diperkirakan, surat pemanggilan itu sampai di Aceh hari ini. Untuk sementara ini, lanjut Erry, pihaknya masih menunggu perkembangan selanjutnya apakah Puteh akan memenuhi panggilan tersebut. "Kalau sampai minggu depan dia tidak juga datang, baru kita pertimbangkan upaya paksa," jelasnya seraya menegaskan upaya tersebut akan dilakukan sesegera mungkin.Mengenai kemungkinan pelibatan aparat kepolisisan setempat bila upaya pemanggilan dengan menjemput paksa ini terpaksa dilakukan, Erry menjelaskan hal itu bisa saja terjadi bila diperlukan. "Tapi bisa juga petugas kami sendiri," jelasnya.Sementara itu mengenai praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum Abdullah Puteh ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/7), Erry mengatakan itu merupakan hak hukum mereka. Namun demikian, lanjut Erry, pihaknya tetap akan menempuh segala upaya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. "Ya, kita jabanin saja, lagi pula pengajuan praperadilan seperti itu tidak perlu dianggap aneh, memang kan biasanya begitu," katanya ringan.Nunuy Nurhayati - Tempo News Room