TEMPO.CO, Jakarta - Hingga saat ini ternyata masih ada 383 kecamatan belum memiliki pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Artinya, sebanyak 6,2 juta jiwa penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
Di level lebih tinggi, masih ada 42 kabupaten yang belum memiliki rumah sakit. Itu berarti ada 36 juta penduduk Indonesia yang tak punya akses terhadap fasilitas kesehatan sekunder.
Demikian hasil temuan sensus infrastruktur desa (SID) yang dilakukan Bank Dunia bekerja sama dengan Kantor Wakil Presiden untuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pendukung PNPM Mandiri dan Badan Pusat Statistik, tahun lalu.
Sebanyak 166.506 fasilitas kesehatan dan 164.561 fasilitas pendidikan di penjuru negeri mereka survei. "Mereka tak punya pilihan andai perawatan kesehatan primer yang mereka dapat ternyata tak cukup," kata Ekonom Senior Bank Dunia Vivi Alatas di Jakarta, Selasa 18 Desember 2012.
Menurut dia ada berbagai faktor yang menyebabkan kinerja tiap-tiap daerah di tanah air berbeda. Paling mendasar adalah ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur.
"Saat bicara infrastruktur, itu bukan saja yang kita lihat di kawasan metropolitan, tapi lebih jauh, banyak desa-desa yang punya masalah yang sama, bahkan lebih berat," kata Vivi.
Sayangnya, keberadaan fasilitas kesehatan pun ternyata tak menjamin perawatan yang memadai bagi masyarakat. Bayangkan, kata dia, 852 unit atau 9 persen dari jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia ternyata belum memiliki instalasi air.
Selain itu, 732 unit Puskesmas lainnya tak punya dokter jaga. Belum lagi, ada 10.629 fasilitas kesehatan yang tak dilengkapi listrik.
Di bidang pendidikan, meski telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun sejak 1994, ternyata masih ada 230 kecamatan yang tak punya SMP. Berarti, sekitar 9,5 juta penduduk Indonesia tak punya akses atas pendidikan menengah.
Sementara, sekitar 8 ribu atau 36 persen dari gedung SMP yang ada ternyata tak memiliki laboratorium.
Secara keseluruhan dari tingkat SD hingga SMA, sebanyak 21.653 (13 persen) sekolah umum belum dialiri listrik dan 30.207 lainnya tidak punya air di kamar mandinya.
Sebagian besar wilayah yang kekurangan sarana kesehatan dan pendidikan itu berada di kawasan Indonesia Timur. "Di daerah perkotaan pun di Papua memiliki resiko yang sangat tinggi tidak tersedianya layanan kesehatan," kata Vivi.
Sebaliknya, di Jawa dan Bali, daerah pedesaan pun menikmati tingkat pelayanan kesehatan yang cukup tinggi.
Ekonom Utama dan Penasihat Ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop mengatakan meskipun sejak memasuki milenium baru, pendapatan riil penduduk Indonesia dinilai meningkat pesat.
Tetapi tren dari berbagai statistik yang menjanjikan di tingkat nasional ternyata tidak sejalan dengan yang terjadi di daerah. Tiap kabupaten, kecamatan hingga desa-desa tidak menunjukkan kemajuan yang sama. "Ini gambaran yang merisaukan," katanya.
PINGIT ARIA
Di level lebih tinggi, masih ada 42 kabupaten yang belum memiliki rumah sakit. Itu berarti ada 36 juta penduduk Indonesia yang tak punya akses terhadap fasilitas kesehatan sekunder.
Demikian hasil temuan sensus infrastruktur desa (SID) yang dilakukan Bank Dunia bekerja sama dengan Kantor Wakil Presiden untuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pendukung PNPM Mandiri dan Badan Pusat Statistik, tahun lalu.
Sebanyak 166.506 fasilitas kesehatan dan 164.561 fasilitas pendidikan di penjuru negeri mereka survei. "Mereka tak punya pilihan andai perawatan kesehatan primer yang mereka dapat ternyata tak cukup," kata Ekonom Senior Bank Dunia Vivi Alatas di Jakarta, Selasa 18 Desember 2012.
Menurut dia ada berbagai faktor yang menyebabkan kinerja tiap-tiap daerah di tanah air berbeda. Paling mendasar adalah ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur.
"Saat bicara infrastruktur, itu bukan saja yang kita lihat di kawasan metropolitan, tapi lebih jauh, banyak desa-desa yang punya masalah yang sama, bahkan lebih berat," kata Vivi.
Sayangnya, keberadaan fasilitas kesehatan pun ternyata tak menjamin perawatan yang memadai bagi masyarakat. Bayangkan, kata dia, 852 unit atau 9 persen dari jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia ternyata belum memiliki instalasi air.
Selain itu, 732 unit Puskesmas lainnya tak punya dokter jaga. Belum lagi, ada 10.629 fasilitas kesehatan yang tak dilengkapi listrik.
Di bidang pendidikan, meski telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun sejak 1994, ternyata masih ada 230 kecamatan yang tak punya SMP. Berarti, sekitar 9,5 juta penduduk Indonesia tak punya akses atas pendidikan menengah.
Sementara, sekitar 8 ribu atau 36 persen dari gedung SMP yang ada ternyata tak memiliki laboratorium.
Secara keseluruhan dari tingkat SD hingga SMA, sebanyak 21.653 (13 persen) sekolah umum belum dialiri listrik dan 30.207 lainnya tidak punya air di kamar mandinya.
Sebagian besar wilayah yang kekurangan sarana kesehatan dan pendidikan itu berada di kawasan Indonesia Timur. "Di daerah perkotaan pun di Papua memiliki resiko yang sangat tinggi tidak tersedianya layanan kesehatan," kata Vivi.
Sebaliknya, di Jawa dan Bali, daerah pedesaan pun menikmati tingkat pelayanan kesehatan yang cukup tinggi.
Ekonom Utama dan Penasihat Ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop mengatakan meskipun sejak memasuki milenium baru, pendapatan riil penduduk Indonesia dinilai meningkat pesat.
Tetapi tren dari berbagai statistik yang menjanjikan di tingkat nasional ternyata tidak sejalan dengan yang terjadi di daerah. Tiap kabupaten, kecamatan hingga desa-desa tidak menunjukkan kemajuan yang sama. "Ini gambaran yang merisaukan," katanya.
PINGIT ARIA
