TEMPO.CO, Banyuwangi - Anggaran pelesiran yang biasa dikemas dengan sebutan kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terus meningkat. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2013, anggarannya diusulkan Rp 25,6 miliar. Jumlah tersebut naik Rp 8,6 miliar lebih dibandingkan dengan tahun 2012 yang senilai Rp Rp 17 miliar.

Dalam dokumen RAPBD 2013 yang diperoleh Tempo, anggaran pelesiran itu terbagi dalam empat kegiatan, yakni program peningkatan kapasitas lembaga DPRD Rp 14,5 miliar serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Rp 8,5 miliar.

Selain itu, ada pula biaya legislasi produk hukum DPRD sebesar Rp 2,5 miliar dan kunjungan kerja ke daerah Rp 91,1 juta.

Keempat kegiatan itu dipakai DPRD antara lain untuk lokakarya, konsultasi, studi banding, kunjungan kerja, dan bimbingan teknis.

Anggota Badan Anggaran DPRD Banyuwangi, Handoko, mengatakan tidak tahu ihwal naiknya anggaran tersebut. "Itu diusulkan oleh Sekretariat DPRD. Saya tidak tahu," katanya, saat dimintai konfirmasi, Senin, 17 Desember 2012.

Kalaupun benar naik, menurut anggota Fraksi Demokrat itu, kunjungan kerja dan lokakarya itu dilakukan demi kepentingan masyarakat. Lagi pula, dari sisi jumlah, anggaran untuk kegiatan DPRD terlalu sedikit dibandingkan dengan anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Sekretaris DPRD Banyuwangi, Sudirman, membantah bahwa naiknya anggaran "pelesiran" itu merupakan usulan dari Sekretariat DPRD. "Tidak, itu usulan dari anggota DPRD," ujarnya.

IKA NINGTYAS

Berita Terkini:
Kejaksaan Pacitan Banding Soal Vonis Imigran Gelap
KPK Periksa Probosutedjo
Andi, Rizal, dan Choel Mallarangeng
Biaya BBM Kendaraan Dinas Balikpapan Naik