TEMPO Interaktif, Jakarta: Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) akan menyoalkan keberadaan tempat pemungutan suara (TPS) di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, terkait kasus mobilisasi massa ke tempat itu. Saat ini, Panwaslu Pusat masih menunggu keputusan Panwaslu Daerah Jawa Barat yang sedang meneliti unsur pidana dalam kasus itu. "Kami perlu memperoleh konfirmasi, bagaimana bisa Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat memberikan rekomendasi pembuatan TPS itu," kata anggota Panwaslu, Topo Santoso di Jakarta, Kamis (8/7). Menurut Topo, persoalan keberadaan TPS di Ponpes Al Zaytun bukanlah soal wilayah yang digunakan, tapi soal pengerahan massa dari daerah lain. Terhadap kasus ini, akan ada dua tindak pidana: pidana pemilu jika terbukti ada pihak yang aktif mengerahkan dan yang pasif akan terkena tuduhan tindak pidana umum. "Apakah pengerahan massa itu sesuai dengan prosedur memilih di tempatnya," kata Topo. Dalam ketentuan berdasarkan Surat Keputusan KPU tentang Tata Cara Pemilihan dikatakan, orang dapat berpindah tempat pemilihan dengan memberitahukannya beberapa bulan sebelum pemilu. "Ada kemungkinan, penggunaan identitas ganda dalam kasus ini," kata Topo. Tentu saja, kata Topo, jika ada pihak yang menggunakan atau mencoblos dua kali, tentu juga akan terkena sanksi pidana. Persoalan coblos ganda, kata Topo, dapat terjadi karena kualitas tinta pemilu yang rendah. Terkait dengan kasus mobilisasi pemilih ini, KPU Pusat berencana memanggil KPU Daerah Indramayu, Jumat (9/7). "Kita akan cek kebenaran informasi yang ada dan keberadaan beberapa TPS di pondok pesantren itu," kata anggota KPU, Mulyana W. Kusumah. KPU akan mencek, apakah perpindahan pemilih yang terjadi di Al Zaytun sudah sesuai aturan atau belum. "Undang Undang nomor 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sudah memberikan kesempatan bagi pemilih untuk pindah TPS. Jika perpindahan memenuhi aturan main, sah saja. Tapi secara adminisitratif, jika perpindahan pemilih itu tidak sesuai aturan main, tidak tertutup kemungkinan KPU akan mengambil kebijakan khusus," kata Mulyana lagi.Purwanto - Tempo News Room