TEMPO.CO, Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap ada kejanggalan dalam penyusunan peraturan pemerintah tentang sumber daya manusia KPK. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebutkan, ada yang tidak transparan dalam proses pembuatannya, terutama soal alih status pegawai yang diatur dalam pasal 5 ayat 9.
Ayat itu menyatakan pegawai negeri yang diperbantukan di KPK, termasuk penyidik, dapat beralih status asalkan mendapat izin pimpinan instansi asal. Menurut Busyro, selama dua tahun, KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan ayat yang merugikan KPK tersebut. "(Ayat itu) tiba-tiba nyelonong begitu saja,” katanya di Jakarta Kamis, 13 Desember 2012.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012, yang mengatur sumber daya manusia KPK. Aturan ini merupakan revisi atas PP Nomor 64 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK. Peraturan itu merupakan respons SBY dalam menengahi tarik-menarik penyidik yang sempat memanas antara KPK dan Polri.
Menurut Busyro, hari ini KPK akan melayangkan surat protes kepada Presiden SBY atau Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan ayat itu. “Mudah-mudahan akan ada evaluasi,” ujarnya. Lihat: Protes Aturan Penyidik, KPK Surati SBY.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin menyangkal disebut tak melibatkan KPK dalam penyusunan alih status pegawai itu. Menurut Amir, pembahasan PP sudah dibicarakan dengan KPK sejak Juni lalu. Dalam PP Nomor 103, kata Amir, semua kepentingan KPK sudah terakomodasi. Dia mengklaim tak ada perdebatan dengan KPK. "Kami dengan teman-teman KPK tak ada masalah," ucapnya.
Menurut Amir, soal peralihan status pegawai tak boleh hanya mempertimbangkan faktor hak seseorang untuk memilih pekerjaan. Sebab, ujarnya, sebelum terikat menjadi penyidik KPK, mereka lebih dulu terikat dengan lembaga asal. “Harus diingat, penyidik dibiayai negara, yakni instansi asalnya. Tentu ada tata cara yang harus dihormati," kata dia.
Menteri PAN Azwar Abubakar menilai Pasal 5 ayat 9 dalam PP Nomor 103 sudah adil bagi semua pihak. "Penyidik polisi mau pindah harus ada izin atasan. Itu diatur dalam Undang-Undang Kepolisian. Kami tidak boleh membuat PP yang melanggar UU Nomor 2/2002, yang tidak mengatur alih status pegawai tetap pada instansi lain," kata Azwar kepada Tempo tadi malam.
