Denny Setuju Revisi UU KPK Dicabut, Bukan Dihapus  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 11 Desember 2012 12:45 WIB

Denny Indrayana. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sepakat Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi belum perlu direvisi sehingga layak dicabut dari program legislasi nasional 2013. "Kalau tidak masuk Prolegnas 2013, memang seharusnya demikian," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana saat dihubungi Tempo, Senin malam, 10 Desember 2012.

Menurut Denny, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun menilai UU KPK belum mendesak direvisi. UU KPK yang ada saat ini, kata dia, masih cukup memadai untuk mewadahi keperluan lembaga antikorupsi. "Tidak ada UU yang sempurna, tapi perubahan UU KPK tidak perlu dilakukan saat ini," ujarnya.

Rapat penetapan Rancangan Undang-Undang Prioritas 2013 yang digelar Badan Legislatif kemarin malam memutuskan tak akan memuat revisi UU KPK. Namun revisi masih berpeluang dilakukan tahun berikutnya karena masuk dalam Rancangan Undang-Undang Prioritas 2010-2014.

Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Ignatius Mulyono menyebutkan, DPR bisa saja sewaktu-waktu merevisi UU KPK jika memang diperlukan. "Revisi sewaktu-waktu bisa dibahas kembali asal tujuannya tidak untuk melemahkan KPK," ujar politikus Partai Demokrat tersebut.

ISMA SAVITRI

Berita terpopuler:
Di Malaysia, Habibie Dianggap Pengkhianat Bangsa
Habibie Pengkhianat Bangsa, Ini Tulisan Lengkapnya
Bupati Aceng ''Ditawari'' Wanita-wanita Ini
Disebut Pengkhianat Bangsa, Habibie Center Santai
SBY Marah, Alex Noerdin di Amerika Serikat

Pembahasan Rancangan Undang-undangKemenkumhamDenny Indrayana

Berita terkait

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

1 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

1 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

1 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Adu Prediksi Tim Prabowo dan Denny Indrayana soal Putusan MK

11 hari lalu

Adu Prediksi Tim Prabowo dan Denny Indrayana soal Putusan MK

Tim hukum Prabowo-Gibran menghormati prediksi yang sudah disampaikan Denny Indrayana, tapi dia mengatakan analisis itu sangat ekstrem dan keliru.

Baca Selengkapnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Apa Prediksi Para Pakar?

11 hari lalu

Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Apa Prediksi Para Pakar?

Putusan sidang sengketa Pilpres 2024 akan dibacakan Senin, 22 April 2024. Berikut prediksi para pakar.

Baca Selengkapnya

Denny Indrayana Soroti Upaya Intervensi Hakim MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

11 hari lalu

Denny Indrayana Soroti Upaya Intervensi Hakim MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Dia menuturkan, semakin kuat hakim MK menjaga independensinya, semakin besar putusannya sejalan dengan rasa keadilan kepemililuan.

Baca Selengkapnya

Denny Indrayana Prediksi MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024

11 hari lalu

Denny Indrayana Prediksi MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024

Sidang sengketa Pilpres tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Putusan itu akan diputuskan pada Senin besok.

Baca Selengkapnya

Denny Indrayana Bicara Kemungkinan MK Diskualifikasi Gibran

11 hari lalu

Denny Indrayana Bicara Kemungkinan MK Diskualifikasi Gibran

Setelah putusan 90, Denny menilai MK tidak pernah berhasil keluar dari kerangkeng putusan yang problematik tersebut.

Baca Selengkapnya

Denny Indrayana Sebut 4 Opsi Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

17 hari lalu

Denny Indrayana Sebut 4 Opsi Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Denny Indrayana memprediksi beberapa opsi putusan sengketa pilpres di MK. Salah satunya potensi diskualifikasi Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

Denny Indrayana soal Prabowo Dilantik tanpa Gibran: Jika Terbukti Langgar Konstitusi, MPR Bisa Lantik Cawapres Lain

20 hari lalu

Denny Indrayana soal Prabowo Dilantik tanpa Gibran: Jika Terbukti Langgar Konstitusi, MPR Bisa Lantik Cawapres Lain

Denny menjelaskan terkait opsi lain sengketa Pilpres 2024, yakni pelantikan Prabowo tanpa Cawapresnya, Gibran jika terbukti melanggar konstitusi.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi