Hatta Tuntut Permintaan Maaf Langsung dari Dahlan  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 11 Desember 2012 10:51 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional, Muhammad Hatta, meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, meminta maaf kepada anggota Dewan yang salah dia identifikasikan terkait tudingan pemerasan yang dilakukan sejumlah anggota DPR kepada perusahaan BUMN. "Belum langsung dari Pak Dahlan," kata Hatta sebelum sidang paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 10 Desember 2012.

Hatta merupakan salah satu politikus yang salah diidentifikasi oleh Dahlan. Dahlan dalam suratnya kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menyebutkan tiga politikus, yaitu Muhammad Hatta, Andi Timo Pangerang, dan M. Ichlas El Qudsi yang hadir dalam pertemuan dengan Direksi PT Merpati Nusantara Airlines. Akan tetapi, ketiga politikus ini ternyata tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Dahlan sendiri sudah meralat ketiga nama ini.

Hatta menerangkan, Direktur Utama PT Merpati, Rudy Setyopurnomo, sudah meminta maaf perihal penyebutan nama dirinya dalam kasus pemerasan BUMN. Namun, Menteri Dahlan hingga saat belum meminta maaf ihwal salah identifikasi ini. Hatta menyatakan kesalahan penyebutan ini disebutkan dalam sidang paripurna. "Sebutkan bahwa penyebutan nama kami salah," kata dia.

Hingga saat ini, Komisi Keuangan DPR belum merencanakan kapan akan mensomasi Dahlan Iskan. Hatta menyatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan koleganya di Komisi. "Agar kejadian ini tidak terulang lagi," kata dia.

Dalam kasus dugaan pemerasan perusahaan BUMN, Badan Kehormatan menyatakan ada empat anggota Dewan yang terkena sanksi karena melanggar etika. Badan Kehormatan menyatakan tidak ada bukti upaya pemerasan yang dilakukan oleh anggota DPR. Anggota Dewan hanya terbukti melanggar etika kategori sedang dan ringan.

WAYAN AGUS PURNOMO

Terpopuler:

Di Malaysia, Habibie Dianggap Pengkhianat Bangsa

Habibie Pengkhianat Bangsa, Ini Tulisan Lengkapnya

Disebut Pengkhianat Bangsa, Habibie Center Santai

SBY Marah, Alex Noerdin di Amerika Serikat

Partai Demokrat Digerogoti Anak Kos

Empat Gubernur Mangkir, SBY Marah

Presiden SBY Frustrasi Hadapi Korupsi

Ruhut: Yang Korupsi Silakan Keluar dari Demokrat

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

17 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya