TEMPO.CO, Garut - Bupati Garut, Jawa Barat, Aceng H.M. Fikri batal memimpin apel gabungan yang dilaksanakan setiap Senin pagi di lapangan upacara sekretariat daerah. Padahal sebelumnya, Aceng telah mengagendakan untuk memimpin upacara yang dihadiri para pegawai lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut itu. Apel gabungan pun dipimpin Wakil Bupati Garut Agus Hamdani.
Pengacara Bupati Aceng, Ujang Sujai, mengatakan, batalnya Aceng menghadiri upacara itu karena memenuhi panggilan penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam kasus dugaan penipuan dan pemerasan yang dilaporkan Asep Rahmat Kurnia Jaya sebesar US$ 25 ribu. "Beliau (Bupati Aceng) lebih mendahulukan panggilan Polda. Sekarang sedang diperiksa," ujar Ujang kepada Tempo, Senin, 10 Desember 2012.
Aceng mangkir dari panggilan polisi pada Jumat kemarin karena alasan sakit. Polisi memeriksa Aceng sebagai saksi. Menurut Ujang, Aceng mendatangi Mapolda Jawa Barat pada pukul 07.00. Dalam pemeriksaan ini, Aceng akan membeberkan kasus tersebut. Bahkan pihaknya pun akan menyerahkan bukti berupa kuitansi pengembalian uang.
Sebelumnya, pada Mei lalu, Asep Kurnia Jaya melaporkan Bupati Aceng karena merasa ditipu pada pemilihan wakil bupati. Asep merupakan salah satu calon yang gagal menggantikan Dicky Chandra menduduki kursi Wakil Bupati Garut.
Bekas calon wakil bupati ini mengaku bahwa dirinya pernah dimintai uang oleh Bupati Aceng sebesar Rp 1,4 miliar. Bahkan dia pun telah menyetorkan uang sebagai jaminan sebesar US$ 25 ribu atau sekitar Rp 230 juta di rumah pribadi Bupati Aceng H.M. Fikri, di daerah Copong, Kecamatan Garut Kota.
Uang itu sebagai jaminan untuk memuluskan Asep sebagai wakil bupati. Namun, Aceng malah memilih calon lain tanpa memberikan alasan yang jelas. Selain itu, uang yang diberikan Asep pun tak kunjung kembali. Padahal Asep telah meminta Aceng untuk mengembalikannya.
Sebelumnya, Asep Maher mengaku pernah menerima uang dari Asep Kurnia Jaya sebesar US$ 250 ribu dolar atau sekitar Rp 230 juta. Uang itu disaksikan dan diberikan di rumah pribadi Bupati Aceng H.M. Fikri di daerah Copong, Kecamatan Garut Kota.
Asep berdalih, uang itu digunakan untuk biaya atau cost politik dalam rangka pemilihan wakil bupati. Di antaranya digunakan untuk menjalin komunikasi dan melobi partai politik, terutama yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Uangnya sudah habis, tidak ada sepeser pun yang diterima oleh Pak Bupati," ujarnya saat jumpa pers beberapa waktu lalu.
