MPO.CO, Jakarta--Ketua Pembina Satgas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi mempertanyakan islah Bupati Garut, Aceng Fikri dengan Fanny Octora. Ia khawatir ada intimidasi atau iming-iming ekonomi di baliknya. “Ini islah benar-benar atau ada unsur eksploitasi ekonomi?” kata Kak Seto ketika dihubungi, Jumat 7 Desember 2012.
Keraguan atas islah timbul karena Fanny sempat melaporkan Aceng ke Mabes Polri pada 3 Desember lalu. Namun belakangan setelah dia kembali ke Garut, gadis yang kini berusia 18 tahun itu sepakat berdamai. “Setelah Fanny ke Garut, kenapa lawyer-nya tiba-tiba mundur?” ujar Kak Seto.
Sehingga, ia meminta kepada Kepala Polri agar sang bupati tetap dituntut secara hukum pidana. “Karena presiden secara tegas meminta agar kasus bupati Garut harus diusut sampai tuntas. Perintah ini menunjukan bahwa presiden sangat serius untuk menjamin perlindungan anak di Indonesia.”
Hari ini, Kak Seto atas nama satgas yang merupakan gabungan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tersebut mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan Aceng. Aceng dianggap melanggar dua pasal dalam menikahi Fanny Octora.
Pertama, Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak karena berhubungan badan dengan anak di bawah 18 tahun. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Kedua, Pasal 280 KUHP karena melangsungkan perkawinan tanpa memberi tahu bahwa ada penghalang sah baginya. Dengan pasal ini, Aceng bisa dijerat penjara lima tahun. “Dia menyebut dirinya duda, tidak memberitahu bahwa sudah beristri,” kata pria yang akrab disapa Kak Seto, Jumat 7 Desember 2012.
Kasus nikah siri empat hari bupati Aceng memang menggegerkan negeri ini. Ia menikahi Fanny Octora pada 17 Juli 2012. Namun, empat hari kemudian mentalak cerai Fanny yang ketika itu masih berusia 17 tahun.
Dia berdalih, Fanny telah berubah jadi kurang perhatian. Aceng pun menyebut diri tertipu karena Fanny bukan lulusan pesantren secara pondokan. Dia juga mempertanyakan keperawanan Fanny.
