TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat meluncurkan situs data sistem nasional pemantauan kekerasan. Sistem ini mendata dan menganalisis konflik atau kekerasan yang terjadi di Indonesia dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

“Ini agar kita dapat memetakan residu konflik lama dan mendeteksi permasalahan baru,” kata Asisten Deputi Urusan Konflik Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Nelwan Harahap, ketika ditemui dalam peluncuran situs tersebut, Jumat, 7 Desember 2012.

Nelwan mengatakan sistem ini akan mengumpulkan data konflik atau kekerasan dari media-media lokal mulai 1998 hingga sekarang. Data ini nanti akan dipisahkan menjadi empat tema besar, yakni konflik sosial, kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan dalam penegakan hukum. “Kemudian data ini akan dianalisis secepatnya untuk upaya pencegahan dan mengatasi konflik agar tidak membesar,” kata Nelwan.

Sebagai langkah awal, kata Nelwan, pengumpulan data diambil dari sembilan wilayah, yakni Jabodetabek, Aceh, Kalimantan Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. “Sembilan wilayah itu paling banyak kasus konflik atau kekerasannya,” kata Nelwan. Selanjutnya, pemerintah akan menambah 13 wilayah lagi.

Indonesia merupakan negara yang rawan konflik. Program sistem nasional pemantauan kekerasan telah mencatatkan data kekerasan selama Mei-Agustus 2012 di sembilan wilayah. Pada empat bulan tersebut, tercatat 2.344 insiden kekerasan yang mengakibatkan 291 orang tewas, 2,406 cedera, dan 272 bangunan rusak berat. Dalam periode tersebut, kekerasan didominasi oleh konflik sosial sebanyak 65 persen dari kasus yang ada, kriminalitas 26 persen, kekerasan dalam rumah tangga 6 persen, dan kekerasan aparat 3 persen.

SUNDARI

Berita Terpopuler:
Kurikulum Baru, SMA Tidak Ada Penjurusan
Pelajar Situbondo Bentuk Kelompok Arisan Seks
Skandal Bupati Aceng Tak Kejutkan Kawan Dekatnya
Ini Kelemahan Ide Jokowi Soal Pembatasan Mobil
Sebelum Berpolitik, Bupati Aceng Juragan Ayam