TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani menyatakan hasil survei tak bisa dijadikan pegangan dalam penentuan presiden 2014 nanti. "Kita tak boleh lupa bahwa capres dan cawapres itu juga harus memenuhi syarat konstitusional saat pertama maju," kata Puan melalui pesan BlackBerry, Jumat, 30 November 2012.
Menurut Puan, untuk bisa diusung sebagai calon presiden, seseorang harus mendapat dukungan penuh dari partai politik. Sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, seseorang baru bisa diusung menjadi calon presiden setelah mendapat dukungan partai yang memperoleh minimal 20 persen kursi di parlemen.
Sebagai jabatan politik yang diatur konstitusi, kata Puan, posisi presiden dan wakil presiden harus dibahas secara konstitusi pula. Jika hanya mengacu pada hasil survei, dikhawatirkan rakyat hanya diberi harapan semu dengan berbagai retorika, namun sebenarnya tumpul. "Rakyat Indonesia butuh harapan nyata dan bukan harapan semu."
Kemarin, Lembaga Survei Indonesia merilis hasil jajak pendapat terhadap 223 opinion leader. Mereka menilai sejumlah calon alternatif lebih layak untuk dipilih menjadi calon presiden. Beberapa nama yang diunggulkan adalah Mahfud Md., Jusuf Kalla, Dahlan Iskan, Sri Mulyani Indrawati, dan Agus Martowardodjo. Sedangkan nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berada di posisi enam.
Puan menilai hasil survei ini tak terlalu mempengaruhi keputusan internal partai. Namun, dia bersyukur Mega tetap masuk dalam capres pilihan pada opinion leader. Pilihan ini, kata Puan, menunjukkan pengakuan dari para opinion leader untuk Mega. "Artinya, Mega adalah tokoh yang dapat berdiri di atas semua kelompok atau golongan."
Wacana Pertemuan Prabowo-Puan, Pakar: Hanya Soal Waktu
18 hari lalu
Wacana Pertemuan Prabowo-Puan, Pakar: Hanya Soal Waktu
Menurut Ujang Komarudin, pertemuan Prabowo-Puan merupakan pertemuan pendahuluan sebelum Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
