TEMPO.CO, Cirebon - Dinilai telah lecehkan Gus Dur, Gerakan Pemuda (GP) Anshor mengecam anggota DPR Sutan Bhatoegana. Ancaman geruduk ke gedung DPR RI serta dilaporkan ke polisi pun dilayangkan.
Hal tersebut diungkapkan Nuruzzaman, Sekjen DPP GP Anshor, yang juga mantan ketua GP Anshor Kabupaten Cirebon. "Untuk wilayah Cirebon kami akan kerahkan 15 ribu anggota kami ke Jakarta," katanya.
Saat ini anggota mereka sudah berkumpul di DPC NU Kabupaten Cirebon dan Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. "Mereka siap berangkat begitu bus tersedia," kata Nuruzzaman.
Kedatangan mereka ke Jakarta menyusul rekan mereka dari DPW Jawa Timur yang juga sudah berangkat ke Jakarta. "Kami akan melaporkan Sutan Bhatoegana ke polisi karena telah mencemarkan nama baik Gus Dur," kata Nuruzzaman.
Mereka pun akan mendatangi kantor DPP Partai Demokrat untuk menuntut permintaan maaf dari Sutan Bhatoegana. "Kami tunggu permintaan maaf itu sampai besok," katanya. Jika tidak, mereka akan melaporkan Bhatoegana ke polisi.
Hal yang sama diungkapkan M. Alwi, wakil ketua DPW GP Anshor Jabar. "Bhatoegana seolah ingin membangunkan macan tidur," katanya. Menurut Alwi, tidak pada tempatnya Bhatoegana menyinggung-nyinggung Gus Dur melakukan korupsi, apalagi yang diomongkan sudah meninggal. "Pernyataan Bhatoegana benar-benar menyakitkan," katanya.
Selanjutnya, Alwi mengimbau setiap politikus untuk berhati-hati berbicara. "Apalagi berbicara di hadapan umum dan disiarkan secara langsung," katanya. Jangan sampai pernyataannya itu menimbulkan konflik di masyarakat.
Alwi pun menuntut permintaan maaf dari Bhatoegana di semua media.
Kecaman dari GP Anshor muncul karena pernyataan Bhatoegana yang menyebut pemerintahan Gus Dur "dilengserkan" akibat skandal korupsi Bulog dan Brunei-gate.
Pernyataan tersebut diungkapkan Bhatoegana dalam dialog kenegaraan bertema "Pembubaran BP Migas untuk Kemakmuran Rakyat" pada Rabu, 21 November lalu.
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
