TEMPO.CO, Jakarta -- Sekretaris Kabinet, Dipo Alam membantah dugaan keretakan dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Dipo yakin, laporan soal adanya kongkalikong di sejumlah kementerian pada KPK, tak mempengaruhi kinerja para menteri. "Apa yang dikatakan retak, itu kan hanya kata pengamat," kata Dipo di kompleks parlemen Senayan, Senin, 26 November 2012.
Menurut Dipo, sebelum melaporkan dugaan kongkalikong sejumlah kementerian, dia sudah mengingatkan para menteri dan lembaga untuk mencegah korupsi. Hasilnya seluruh anggota kabinet sepakat. Apalagi perintah membersihkan kabinet datang langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dipo menyampaikan, sepanjang 2012, peringatan presiden soal perlunya keseriusan memberantas dan mencegah korupsi disampaikan dalam tiga belas kali rapat. "Beliau tak ingin dikatakan tebang pilih dan tak konsisten dalam memberantas korupsi, tapi kenapa tatkala kami lakukan justru presiden dianggap pencitraan," kata Dipo.
Dipo mencontohkan, dalam rapat kabinet pada Januari 2012 Presiden menyampaikan instruksi agar para menteri mencegah dan memberantas korupsi sejak perencanaan anggaran. Terutama dalam menetapkan APBN ke APBD.
Dalam rapat kabinet pada 19 Juli 2012, Yudhoyono kembali menyampaikan keprihatinannya atas praktek kongkalikong yang terus terjadi. "Saya prihatin benar, korupsi makin terbuka, makin terkuak. Sejak perencanaan sudah kongkilokong, apalagi penggunaan," kata Dipo menirukan pernyataan Yudhoyono.
Sebagai Sekretaris Kabinet, Dipo pun lantas merespon kegundahan presiden dengan menerbitkan edaran nomor 542 tentang pencegahan praktek kongkalikong anggaran di instansi pemerintah. Tak sampai di situ, Dipo pun lantas melaporkan tiga kementerian pada KPK; Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pertanian.
Dipo membantah laporan yang ia sampaikan hanya sebatas pencitraan. Di internal pemerintahan, bersama Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, Dipo pun telah mengklarifikasi sejumlah menteri yang terlibat. "Saya sudah cek ke kementerian dan tanya langsung ke menteri." Menurut Dipo dari semua klarifikasi tak ada satu pun menteri yang keberatan. Dia pun berharap KPK segera memproses laporan yang sudah dia sampaikan.
IRA GUSLINA SUFA
Berita populer:
Kenapa Munarman Dipukul Gara-gara Klakson?
Munarman Jadi Topik Paling Hot di Twitter
Munarman Dikeroyok, Begini Awal Ceritanya
Hotma: Bambang Widjojanto Jangan Banyak Komentar
Sisi Gelap Hakim Yamanie
