Meirika Franola alias Ola di Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus narkoba, Tangerang, 11 Agustus Tahun 2000. DOK/TEMPO/Robin Ong
TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat pernyataan dirinya tidak salah mengenai adanya kemungkinan mafia di Istana.
Pernyataan ini, menurut Mahfud, disampaikan salah satu staf khusus presiden kepada dirinya melalui telepon usai pernyataan kontroversi mengenai grasi terpidana narkoba, Meirika Franola alias Ola.
"Presiden mengatakan Pak Mahfud itu tidak salah. Mungkin ada yang tidak benar di tingkat bawah, maka mau diselidiki. Mau dicek lagi di mana ada kesalahan itu terjadi, kok bisa data yang masuk itu menyebabkan presiden memutuskan yang lain (memberi grasi)," kata Mahfud saat ditemui di kantornya, Jumat, 23 November 2012.
Ia menyatakan, dirinya tidak pernah menerima kemarahan dari Presiden Yudhoyono berkaitan dengan komentarnya mengenai grasi Ola. Ia juga menyatakan, komentarnya tersebut tidak menuduh dan hanya menduga adanya mafia narkoba yang membuat Presiden SBY memberikan grasi pada 2011 tersebut.
Mahfud mengatakan hubungannya dengan istana tidak renggang. Ia juga masih berhubungan baik dengan sejumlah pejabat istana termasuk Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi. "Beritanya naik, besoknya Pak Sudi marah-marah," kata dia.
Pada Selasa, 13 November 2012, menurut Mahfud, Sudi menelpon dirinya untuk menjernihkan dan mengakhiri kontrovesi yang terjadi. Dalam komunikasi tersebut, Mahfud dan Sudi bersepakat untuk tidak lagi membahas mengenai kontroversi pemberia grasi tersebut karena dinilai sudah selesai.
Dalam penjelasannya, istana juga sedang menyelidiki mengenai proses pemberian pertimbangan dan keputusan grasi terhadap Ola. Sedangkan Mahfud menanggapi kesepakatan tersebut dengan menyampaikan pada publik bahwa masalah tersebut sudah selesai.
Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama
1 hari lalu
Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama
Mahfud Md, mengatakan relasi agama dan negara bagi Indonesia sebenarnya sudah selesai secara tuntas. Dia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama.