TEMPO Interaktif, Jakarta:Pasangan capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla terindikasi paling besar nilai politik uangnya selama masa kampanye. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparansi Internasional Indonesia (TII) memperhitungkan hanya 10 kasus politik uang pasangan itu, namun nilainya mendekati Rp 500 juta, melebihi pasangan lainnya. Adapun kasus terbanyak dilakukan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid dengan 17 kasus, namun nilainya Rp 87 juta, lebih kecil dibandingkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi sebesar Rp 248 juta, dan pasangan Amien Rais-Siswono Yudohusodo dengan Rp 126 juta. Nilai terkecil adalah pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar dengan satu kasus senilai Rp 50 juta. Temuan ini dilansir ICW dan TII di markas ICW di Kalibata, Jakarta, Selasa (29/6). Hadir dalam acara itu Wakil Koordinator ICW Lucky Djani, Kordinator Pemantau Dana Kampanye TII Ahsan Jamet Hamidi, dan anggota ICW Fahmi. Kedua lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu menemukan bahwa praktek politik uang ditutupi dengan aksi amal, pemberian sumbangan, maupun pembagian uang untuk hadir dikampanye. Menurut Lucky, sumbangan atau amal adalah niatan baik, namun menjadi negatif artinya karena dilakukan untuk menarik simpati selama kampanye. Membandingkan Undang-Undang Pemilu di Filipina, mestinya UU Pemilu di Indonesia melarnag para kandidat memberikan sumbangan amal dalam bentuk apapun selama kampanye. Kedua LSM itu akan melaporkan temuannya ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Namun mereka kesulitan karena ada aturan tentang batas kadaluwarsa kasus politik uang, yaitu tujuh hari sejak kasusnya terjadi. Lagipula, Lucky mengatakan, pihaknya sulit mendapatkan saksi karena takut dan tidak ada jaminan perlindungan.Divsisi lain, praktek politik uang itu umumnya dilakukan oleh tim kampanye yang tidak terstruktur alias siluman. Tapi jaringan mereka lengkap dari pusat sampai rating, katanya. Kedua LSM meminta Panwaslu menindaklanjuti laporannya. Lucky mengatakan, setidaknya Panitia Pengawas itu memasukkannya dalam tabulasi pelanggaran pemilu supaya menjadi peringatan bagi masyarakat. Ahsan menambahkan, laporan itu bagian dari upaya pembelajaran tentang pemilu yang adil dan bersih tanpa aksi sogok dan beli suara. Dalam kesempatan itu, kedua LSM juga melansir kecurigaan dana sumbangan fiktif dalam rekening dana kampanye pasangan calon. Mereka mendata untuk sementara pasangan Wiranto paling besar dana-dana pembiayaan kampanyenya dengan total Rp 36,6 miliar, disusul Mega-Hasyim Rp 30,3 miliar, SBY-Kalla Rp 25,2 miliar, Hamzam-Agum Rp 8,2 miliar, dan Amien-Siswono Rp 7,6 miliar. Dana itu sebagian besar diperuntukkan bagi iklan di media massa. Deddy Sinaga - Tempo News Room