TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Said Didu, mengatakan, DPR tak pernah meminta pendapat PII soal kunjungan anggota Badan Legislasi DPR ke Jerman dan Inggris untuk studi banding Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran. Said mengatakan, jika DPR meminta masukan, dia menganjurkan kunjungan ke Australia, Jepang, dan Korea Selatan. “Saya juga tidak pernah merekomendasikan mereka ke Jerman dan Inggris,” katanya kepada Tempo, Kamis, 22 November 2012.
Menurut Said, Jepang, Korea Selatan dan Australia dipilih karena punya karakteristik yang sangat berbeda dan bisa memberi masukan bagi Undang-Undang Keinsinyuran. Australia punya karakteristik pengembangan teknologi berbasis pada kebutuhannya. "Mereka mengembangkan teknologi sesuai dengan karakter mereka saja," katanya.
Jepang, menurut dia, punya pengembangan teknologi berbasis penelitian di kampus. Sedangkan Korea punya karakter pengembangan teknologi berbasis pada alih teknologi. "Jadi kalau Korea lebih kepada industri. Pengembangannya berasal dari alih teknologi," ujar Said.
Toh, Said setuju 12 anggota DPR itu berkunjung ke Jerman dan Inggris. "Karena yang saya dengar mereka mau mengunjungi parlemen, mengunjungi menristek, serta mengunjungi perhimpunan insinyur. Saya setuju saja," katanya.
Persatuan Pelajar Indonesia Berlin, Jerman menolak kunjungan itu. PPI menganggap kunjungan ini tidak direncanakan dengan baik dan salah alamat. Berdasarkan investigasi mereka, PPI Berlin menemukan institusi yang rombongan DPR sambangi tidak ada kaitannya dengan masalah keinsinyuran.
DIN (Deutsches Institut für Nörmung) yang dikunjungi anggota DPR itu mengurus standarisasi produk, bukan masalah keinsinyuran. Lembaga ini juga bukan lembaga pemerintahan.
PPI mengatakan, dalam pertemuan dengan DIN, banyak anggota DPR justru tidak memperhatikan pemaparan DIN sehingga pertanyaan mereka sering kali tak relevan. Bahkan, sejumlah anggota DPR tak dapat berbahasa Inggris dengan baik sehingga menyulitkan komunikasi. Sejumlah anggota DPR, menurut PPI, ditemukan sedang berbelanja dan berjalan-jalan di beberapa tempat perbelanjaan ternama di Jerman.
FEBRIYAN
Terpopuler:
Marzuki Alie Luruskan Pernyataan Mahasiswa Maling
17 Kicauan Wapres Boediono Soal Century
Marzuki Setuju DPR Pelesir Sambil Studi Banding
Boediono Jelaskan Kasus Century di Twitter
Deutsches Institut Sebut DPR Salah Alamat
Marzuki Alie Ragukan Kredibilitas PPI Jerman
VIDEO: Anggota DPR di Jerman, Investigasi PPI
Berita terkait
DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih
1 Juli 2022
PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.
Baca SelengkapnyaBamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus
16 Februari 2022
Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
Baca SelengkapnyaDengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut
3 November 2021
Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.
Baca SelengkapnyaDPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural
31 Oktober 2021
Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaDPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen
27 Oktober 2021
DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.
Baca SelengkapnyaKomisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan
25 Oktober 2021
Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.
Baca SelengkapnyaPegang HP saat Pidato, Jokowi Sindir Pejabat Suka ke Luar Negeri
16 Agustus 2019
Jokowi menyindir para pejabat yang suka studi banding ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaDPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %
27 Februari 2018
Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar
28 November 2017
Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar
9 November 2017
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.
Baca Selengkapnya