TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja mulai membanjiri Bunderan Hotel Indonesia. Mereka pun mulai melakukan orasi tepat di depan Hotel Indonesia Kempinski dam Plaza Indonesia. "Kami akan menyampaikan aspirasi kami ke Istana Negara, Balai Kota, dan gedung DPR/MPR," kata Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia Said Iqbal, Kamis, 22 November 2012.
Dalam orasinya, Said menyatakan ada empat tuntutan yang akan mereka sampaikan. Tuntutannya adalah hapus sistem kerja alih daya (outsourcing), tolak rencana gugatan pengusaha soal UMP ke pengadilan, pelaksanaan jaminan kesehatan mulai Januari 2012, serta menolak RUU Keamanan Nasional. "Kami minta keempat tuntutan itu didengar pemerintah dan wakil rakyat," ujarnya.
Menurut Said, unjuk rasa akan berlanjut ke Gedung Parlemen, Senayan. Unjuk rasa di depan Gedung Parlemen itu khusus untuk mendesak legislatif membatalkan RUU Kamnas. "Kami tolak RUU Kamnas karena membahayakan demokrasi," ujarnya.
Untuk upah buruh, Said mengatakan akan memperjuangkan upah minimum sektoral lebih tinggi dari upah mininum provinsi. "Kami akan perjuangkan upah minimum sektoral jadi Rp 2,7 juta hingga Rp 3 juta," ujar Said.
Pantauan Tempo, aksi ribuan buruh itu mulai menghambat arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman dari arah Blok M hingga Bunderan HI. Sejumlah yang bus yang mengangkut buruh juga terhambat lantaran sudah menumpuk di Bunderan HI. Sebaliknya, Jalan MH Thamrin menuju Jalan Jenderal Sudirman hingga Blok M lancar.
Polisi juga sudah memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di titik-titik buruh akan berunjuk rasa. Adapun sejumlah kelompok buruh yang berdemonstrasi adalah MPBI, KSPI, FSPI, FSPMI, dan SPSI. Aparat kepolisian yang dibantu Satuan Polisi Pamong Praja juga terlihat mengamankan lokasi di sekitar tempat unjuk rasa.
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
24 Mei 2023
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.
