TEMPO.CO, Jakarta -- Perhimpunan Pelajar Indonesia di Berlin meminta Dewan Perwakilan Rakyat terbuka soal kunjungan kerja yang akan dilakukan ke Jerman. "Kami menuntut adanya transparansi atas kunjungan kerja yang akan dilakukan," kata Ketua PPI Berlin, Yoga Kartiko, dalam siaran pers bersama yang diterima Sabtu, 17 November 2012. Siaran pers ini dibuat bersama Tahfidz Nahdatul Ulama Jerman dan Watch Indonesia Berlin.
PPI menilai rencana kunjungan kerja sejumlah anggota DPR ke Jerman tak terlalu bermanfaat untuk kepentingan bangsa. Daripada studi banding, DPR diminta memprioritaskan informasi dari lembaga lokal. Sebab, Indonesia memiliki perbedaan yang cukup kontras dengan negara lain dalam hal sistem dan tata kelola pemerintahan, tata hukum, serta struktur sosial dan budaya.
Mulai hari ini, sebelas anggota Badan Legislatif DPR melakukan lawatan ke Jerman untuk merampungkan draf Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran. Kunjungan ini dilakukan selama sepekan, dan kembali ke Tanah Air pada 23 November nanti. PPI juga mendapat informasi tentang rencana kunjungan panitia khusus RUU Pemerintah Daerah pada 18-30 November mendatang.
Mahasiswa dan pelajar Indonesia di Jerman meminta agar kunjungan yang dilakukan dilaporkan secara terbuka pada publik. Laporan itu berupa tujuan kunjungan kerja, biaya perjalanan, akomodasi selama kunjungan kerja, jadwal kunjungan kerja selama di luar negeri, materi-materi yang dibicarakan, dan partner kerja di tempat tujuan. "Hal-hal ini harusnya dipublikasikan secara resmi dan bisa diakses masyarakat secara luas."
Publikasi pada publik, kata PPI, harusnya sudah dilakukan paling cepat satu bulan sebelum keberangkatan. Selain rencana keberangkatan, Dewan juga perlu melakukan publikasi hasil konkret dari kunjungan kerja ke luar negeri yang sudah dilakukan.
