TEMPO.CO, Jakarta -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengecam kunjungan sejumlah anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ke Jerman. Kunjungan kerja ini dinilai hanya akan menghabiskan anggaran negara. "Keberangkatan mereka ini benar-benar hanya menggerus uang negara untuk kepentingan yang tidak penting," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi, Sabtu, 17 November 2012.
Selama sepekan, sejak 17 hingga 23 November 2012, sebelas anggota Baleg melakukan kunjungan kerja ke Jerman. Mereka ingin mendalami penerapan regulasi yang akan dipakai dalam draf rancangan undang-undang tentang keinsinyuran.
Menurut catatan Fitra, kunjungan DPR ke Jerman ini menghabiskan anggaran cuma-cuma hingga Rp 1,056 miliar. Asumsi ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84./PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.
Uchok menilai, di tengah besarnya sorotan publik terhadap kinerja parlemen, para anggota Dewan sebaiknya lebih selektif dalam menggunakan anggaran. DPR seharusnya fokus pada kegiatan yang bisa mengembalikan citranya di mata publik. Apalagi saat ini pemberitaan media tengah ramai menyoroti dugaan pemerasan sejumlah anggota Dewan terhadap badan usaha milik negara. "Jadi seharusnya batalkan saja itu kunjungan ke luar negeri demi menjaga kehormatan kelembagaan DPR."
Uchok juga menyayangkan selama ini hasil kunjungan para anggota Dewan ke luar negeri tak sebanding dengan undang-undang yang dihasilkan. Hal ini terbukti dengan buruknya kualitas UU yang dihasilkan Dewan. Dalam beberapa uji materi sering kali Mahkamah Konstitusi menganulir produk UU yang dihasilkan DPR.
Sering kali, Uchok melanjutkan, kunjungan ke luar negeri hanya dijadikan ajang untuk jalan-jalan para anggota Dewan. "Jalan-jalan ke luar negeri hanya salah satu kemewahan yang susah dihilangkan DPR."
Parlemen sering menggunakan alasan penyusunan undang-undang untuk mendapat kesempatan berpelesir ke luar negeri. Setiap pembahasan UU di DPR biasanya diikuti dengan kunjungan ke luar negeri. "Jarang ada RUU yang tidak ada kunjungan jalan-jalan ke luar negeri, karena setiap alat kelengkapan DPR punya anggaran kunjungan jalan-jalan ke luar negeri."
