Din Syamsudin Serang Amien Rais Soal UU Migas  

Reporter

Editor

Pruwanto

Kamis, 15 November 2012 16:55 WIB

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta, Rabu 6 Juni 2012. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyayangkan andil Amien Rais dalam pengesahan Undang-Undang Minyak dan Gas pada tahun 2001. Amien Rais merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 1995-1998 sekaligus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat saat UU Migas disahkan.

"Siapa pun Ketua MPR atau DPR, kalau ada undang-undang yang merugikan rakyat, itu perlu disesalkan," kata Din Syamsuddin di kantor PP Muhammadiyah, Kamis, 15 November 2012. Banyak undang-undang yang disahkan pemerintah.

Muhammadiyah, kata dia, tak bisa mempelajari satu per satu aturan tadi yang potensial merugikan rakyat. Namun, saat mempelajarinya, Muhammadiyah menemukan ada yang salah di sejumlah aturan, salah satunya Undang-Undang Migas.

Din mengatakan, tak tahu alasan Amien Rais ikut menyetujui undang-undang itu. "Coba tanya ke Pak Amien Rais, mengapa beliau mendukung?" kata Din.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Migas. BP Migas pun 'dibubarkan'. Di akun jejaring sosial, analis keuangan Lin Che Wei merasa geli dengan dikabulkannya uji materi tentang UU Migas. Berdasarkan sejarahnya, tulis Lin Che Wei, UU Migas disahkan oleh Ketua MPR Amien Rais (Partai Amanat Nasional), Ketua Komisi Energi Irwan Prayitno (Partai Keadilan Sejahtera), dan Ketua DPR Akbar Tanjung (Golkar). Semua fraksi kecuali Partai Demokrasi Kasih Bangsa sepakat dengan UU itu.

Pada masa-masa itu, kata Che Wei, semua yang menolak UU Migas disingkirkan. Direktur Utama Pertamina, Martiono, yang menentang RUU Migas, diganti Baihaki Hakim atas rekomendasi Menteri Koodinator Perekonomian Kwik Kian Gie.

Tapi sekarang semua berubah. Di Pengadilan Mahkamah Konstitusi 2012, tulis Lin Che Wei, tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, beberapa organisasi Islam lain, bahkan Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli, ikut menggugat UU Migas.

Lie Che Wei merasa gugatan tersebut sebagai upaya para tokoh Islam mencuri perhatian masyarakat setelah kehilangan pengaruh. "They only raise concern and object after they lost their influence and power," tulis Lin Che Wei di Facebook.

SUNDARI

Berita Terpopuler
Dua Opsi Gantikan BP Migas

Awas! Ada ''Bom Waktu'' Norgas di Merak

Perpres untuk Eks-BP Migas Sudah Ditandatangani

SBY: Eks Pegawai BP Migas Tetap pada Posisinya

Setelah BP Migas, BPH Migas Juga Terancam Bubar

Ini Muatan Kapal Tanker Norgas yang Berbahaya

Berita terkait

Menko Perekonomian Evaluasi Kinerja Pimpinan BP Migas

15 November 2016

Menko Perekonomian Evaluasi Kinerja Pimpinan BP Migas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengevaluasi tujuh pimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam

Baca Selengkapnya

Istana Pastikan Kursi Kepala SKK Migas Masih Aman  

9 Agustus 2016

Istana Pastikan Kursi Kepala SKK Migas Masih Aman  

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, sampai saat ini, belum ada penjadwalan tim penilai akhir (TPA) untuk mengganti Kepala SKK Migas.

Baca Selengkapnya

Ini Dia Struktur Baru SKK MIGAS Setelah Dirombak Menteri

7 Mei 2015

Ini Dia Struktur Baru SKK MIGAS Setelah Dirombak Menteri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said merombak jajaran deputi atau setingkatnya di lingkungan SKK MIGAS.

Baca Selengkapnya

Reshuffle, Inilah Nama Para Pejabat Baru SKK Migas  

6 Mei 2015

Reshuffle, Inilah Nama Para Pejabat Baru SKK Migas  

Perombakan pejabat baru SKK Migas sesuai dengan keputusan Menteri ESDM. Siapa saja nama para pejabat barunya?

Baca Selengkapnya

Isi Seminar, Faisal Basri dan Petral Bersahutan Soal Mafia Migas  

2 Desember 2014

Isi Seminar, Faisal Basri dan Petral Bersahutan Soal Mafia Migas  

Faisal Basri membeberkan modus mafia migas di Petral. Perwakilan Petral tak terima.

Baca Selengkapnya

Upaya Memberantas Mafia Migas

20 November 2014

Upaya Memberantas Mafia Migas

Pemerintah berupaya memutus mata rantai mafia pada sektor minyak dan gas bumi yang menguasai perdagangan dan industri migas.

Baca Selengkapnya

DPR Tak Perlu Terlibat Pemilihan Kepala SK Migas  

23 Januari 2013

DPR Tak Perlu Terlibat Pemilihan Kepala SK Migas  

Alasan DPR untuk check and balances dalam pemilihan kepala.





Baca Selengkapnya

Rudi Rubiandini Resmi Jadi Kepala SKK Migas  

16 Januari 2013

Rudi Rubiandini Resmi Jadi Kepala SKK Migas  

Menteri ESDM Jero Wacik meminta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini bekerja ekstra keras.

Baca Selengkapnya

Menteri Merangkap Kepala SK Migas Direstui MK  

28 November 2012

Menteri Merangkap Kepala SK Migas Direstui MK  

"Kan MK tunjuk begitu. Enggak salah, sesuai dengan MK."

Baca Selengkapnya

MK: Menteri ESDM Boleh Rangkap Kepala Eks BP Migas  

28 November 2012

MK: Menteri ESDM Boleh Rangkap Kepala Eks BP Migas  

Menteri ESDM hanya untuk menjamin kontrak-kontrak migas yang sudah berjalan ini tidak terjadi wanprestasi.

Baca Selengkapnya