Jusuf Kalla (kiri) bersama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) di kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (23/9). ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO,Yogyakarta- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Wakil Presiden Boediono mengubah mekanisme tender proyek infrastruktur yang boros.
“Selama ini dengan model mekanisme yang berbelit, banyak uang dari APBD habis hanya untuk jasa konsultan. Juga proses yang panjang dan lama,” kata Ahok saat menyampaikan usulannya kepada Boediono dalam dialog “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Jawa-Bali tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan” di Yogyakarta, Selasa, 13 November 2012.
Ahok menilai, adanya peraturan berbelit, seperti pembuatan Detail Engineering Design sebuah proyek, hanya membuang waktu dan biaya. Padahal sebenarnya bisa dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan, seperti pemberian modal untuk menciptakan lapangan kerja di masyarakat yang membutuhkan.
“Tapi sekarang kalau mau membangun, seperti jalan layang, underpass kereta api, bahkan sampai rumah susun, semua harus lewat DED, seperti di Kementerian Pekerjaan Umum,” kata dia.
Ahok mengusulkan kepada Boediono agar tahun depan sudah bisa mengeluarkan peraturan untuk memangkas prosedur berbelit itu. Sebagai gantinya, dalam peraturan itu, ada pemberian kewenangan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur menggunakan acuan kontraktor yang status usahanya sudah Tbk, juga dengan membandingkan harga swasta. “Saya kira tidak ada kontraktor, apalagi yang Tbk, yang mau menaikkan harga kalau dia kena pajak, juga kemungkinan mark up kecil,” katanya.
