Sekretaris Kabinet Dipo Alam (kanan). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, enggan berspekulasi soal pernyataan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, bahwa ada kongkalingkong anggaran yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau ada datanya, sebutkan saja," kata dia melalui pesan singkatnya kepada Tempo, Selasa, 13 November 2012.
Nurhayati meminta Dipo segera lapor ke penegak hukum. "Laporkan saja ke Komisi Pemberantasan Korupsi, jangan ke media," kata Nurhayati. Ia juga enggan mengomentari tuduhan Dipo yang mengatakan ada ketua fraksi di DPR yang kerap ikut kongkalikong tersebut. "Yang penting laporkan saja buktinya."
Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, sebelumnya mengelurkan pernyataan kontroversial mengenai kongkalikong anggaran yang melibatkan anggota dewan. Setidaknya, kata dia, ada lima modus yang digunakan untuk mendapatkan anggaran itu.Salah satunya, kata dia, adalah tawaran pemanfaat satu kementerian sebesar Rp 70 miliar dari rekanan oknum salah satu komisi di DPR. Dipo juga menyebut adanya keterlibatan ketua fraksi di parlemen yang kerap menggelembungkan anggaran.
Soal adanya permainan anggaran di DPR juga pernah dilontarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Bahkan, Dahlan menyebut sejumlah anggota Dewan memeras anak buahnya di sejumlah BUMN. Dahlan pekan lalu sudah menyetor nama-nama anggota Dewan itu ke Badan Kehormatan DPR
Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen
14 Desember 2021
Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen
Sebuah lembaga kontrol dalam institusi apapun termasuk politik, penting dimiliki untuk menghindari kekuasaan yang absolut pada seseorang atau institusi tertentu
