TEMPO.CO, Yogyakarta - Setelah enam tahun berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), delapan sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta tak kunjung memperoleh peningkatan status menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).

"Beberapa SMA dan SMP RSBI sudah berusia lumayan lama. Sekolah-sekolah itu kami nilai semestinya pantas jadi SBI pada 2015 mendatang,” kata Kepala Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Baskara Aji kepada Tempo, Ahad, 11 November 2012.

Sekolah itu adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta, SMAN 3 Yogyakarta, SMAN 1 Bantul, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Yogyakarta, SMPN 8 Yogyakarta, SMPN 4 Pakem Sleman, SMPN 1 Bantul, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok Sleman. Baskara berharap sekolah itu bisa segera menjadi SBI pada 2015 dengan hanya memenuhi 90 persen persyaratan.

Baskara tengah mengupayakan lobi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meringankan persyaratan kenaikan level RSBI di DIY menjadi SBI. “Hanya ada dua syarat yang belum dipenuhi rata-rata sekolah RSBI, yakni luas lahan dan jumlah guru bergelar S-2,” kata dia.

Menurut Baskara, persyaratan harus punya lahan sekolah seluas minimal 15 ribu meter persegi tak mungkin dipenuhi beberapa sekolah karena sebagian lokasinya di kawasan perkotaan padat. Untuk itu, katanya, Dinas Pendidikan DIY mengusulkan persyaratan ini bisa diganti dengan gedung bertingkat atau penilaian dari segi kelengkapan fasilitas. “Kami sudah usulkan ini ke Kemendikbud, tinggal menunggu jawabannya,” kata Baskara.

Jumlah guru yang bergelar S-2, kata Baskara, saat ini masih belum memenuhi persyaratan sekolah berstatus SBI karena banyak guru punya jadwal padat sehingga kekurangan waktu luang untuk melanjutkan kuliah. Hingga kini, kata dia, rata-rata SMA RSBI di DIY baru punya 20 persen guru bergelar S-2, sedangkan SMP RSBI 12 persen. “Syarat menjadi SBI, untuk SMA minimal punya 30 persen guru bergelar S-2 dan untuk SMP minimal 20 persen,” ujar dia.

Baskara mengatakan, kini, Dinas sedang mengupayakan percepatan kenaikan jumlah guru sekolah RSBI yang bergelar S-2 lewat berbagai program beasiswa. Targetnya pada 2015 semua SMA RSBI dan SMP RSBI di DIY bisa memenuhi persyaratan menjadi SBI. “Untuk biaya tidak masalah, hambatannya hanya susah cari guru yang punya waktu luang kuliah S-2.”

Sementara itu, Kepala SMKN 2 Depok Sleman, Aragani Mizan Zakaria, malah mengaku sebenarnya dua persyaratan di atas sudah dipenuhi sekolahnya. Contohnya, luas lahan sekolah ini 5 hektare dengan guru bergelar S-2 sebanyak 40 orang atau lebih dari 30 persen dari keseluruhan pengajar di sana. “Tapi, untuk menjadi SBI, ada indikator kinerja. Rumusan yang jelas untuk itu belum muncul,” ujar dia.

Menurut Aragani, hingga kini, persyaratan menjadi SBI yang dirumuskan pemerintah baru berupa konsep acuan menjadi lembaga pendidikan dengan level kualitas internasional. Skema acuan yang lebih konkret ihwal pengembangan sekolah menjadi SBI belum jelas. “Kalau RSBI sudah jelas, sedangkan SBI acuannya memang sudah ada, namun perlu lebih diperjelas,” kata Aragani.

Pengamat pendidikan, Dharmaningtyas, mengatakan pemerintah pasti menahan rekomendasi penaikan level RSBI menjadi SBI sepanjang Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan putusan. Pada Maret lalu, Dharmaningtyas dan beberapa orang lain mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk penghapusan dasar aturan konsep RSBI.

Menurut Dharmaningtyas, penyematan status RSBI menunjukkan adanya dualisme dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sehingga salah satu amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tersebut layak diamandemen. “Tanpa diberi status RSBI ataupun SBI, sekolah seperti SMAN 1 Yogyakarta dan SMAN 3 Yogyakarta sudah bermutu dan diincar banyak orang,” katanya.

Menurut dia, penyelenggaraan RSBI tak punya rumusan yang jelas. “Lebih baik RSBI memang dihapuskan, kita tunggu keputusan MK,” ujar Dharmaningtyas.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM