TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Pewakilan Rakyat dari Fraksi PKS, Indra, menyayangkan sikap Istana yang gerah pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. perihal mafia hukum dalam kasus narkotik.
Menurut dia, pernyataan Mahfud yang menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat masukan yang sesat saat memberikan grasi pada terpidana narkoba, Franola, masuk akal. Alasannya, pemberian grasi tersebut terkesan aneh.
"Pihak Istana seharusnya tidak perlu emosional dan kebakaran "kumis" menyikapi penyataan Mahfud Md. terkait dengan mafia narkoba dan Istana," katanya, Ahad, 11 November 2012.
Alih-alih gerah, menurut Indra, Presiden lebih baik mengevaluasi para staf dan kementeriannya yang telah memberikan rekomendasi grasi pada Franola. Evaluasi itu ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi pada staf yang telah membuat kesalahan karena tak menyelidiki lebih jauh tentang Franola.
Selain mengevaluasi staf, penyelidikan atas adanya mafia hukum yang bermain juga perlu dilakukan untuk mengetahui keterlibatan mereka. "Selidiki apakah mafia narkoba ikut bermain dalam putusan grasi Ola atau tidak," ucapnya.
Kemarin, Mahfud Md mengatakan bahwa grasi yang diberikan pada Franola disebabkan Presiden mendapat masukan yang sesat. "Presiden banyak mendapat masukan yang sesat yang hanya ingin menyenangkan Presiden," katanya.
Ola adalah terpidana mati kasus penyelundupan kokain dan heroin di Bandara Soekarno-Hatta pada Januari 2000. Grasi yang diberikan SBY membuat hukuman matinya dikurangi menjadi penjara seumur hidup.
Setelah mendapat grasi, Ola yang masih mendekam dalam penjara di Tangerang diduga terlibat lagi, bahkan disebut-sebut sebagai otak pengedaran narkotik. Ini diketahui setelah Badan Narkotika Nasional menangkap NA pada 4 Oktober lalu di Bandung. NA yang membawa sabu seberat 775 gram itu mengaku sebagai kurir Ola.
