TEMPO.CO , Brebes: Rumah Sakit Umum Daerah Brebes menolak semua pasien yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Kebijakan yang berlaku sejak 1 November ini terkait defisit anggaran rumah sakit hingga Rp 2,8 miliar.
“Sementara pemda belum membayar klaim yang kami ajukan, kami hentikan pelayanan warga miskin dengan SKTM dengan pertimbangan menghindari kerugian lebih tinggi,” ujar Khaerudin, Kepala Seksi Pelayanan RSUD Brebes, Jumat, 9 November 2102.
Khaerudin mengatakan anggaran untuk warga miskin yang dialokasikan pemerintah daerah tak cukup. Bahkan anggaran itu minus hingga Rp 2,8 miliar dari biaya perawatan medis pasien miskin non jaminan kesehatan masyarakat yang mencapai 6.500 pasien sejak Januari lalu.
Khaerudin berharap pemda membayar klaim yang diajukan RSUD sebagai tanggung jawab program yang telah ditetapkan sebelumnya. Munculnya tunggakan yang belum dibayarkan dari anggaran daerah ini berdampak pada sikap pengelola rumah sakit daerah yang belum berani melayani pasien miskin hingga waktu yang belum diketahui.
"Hanya warga miskin yang punya kartu jamkesmas saja yang dapat pelayanan gratis," kata Khaerudin.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Gunadi membenarkan kondisi itu. Ia mengaku sedang mengurai akar persoalan pembengkakan jumlah warga miskin yang tak terdaftar di Jamkesmas.
"Sementara hasil penelitian Undip menunjukkan pemberian SKTM di Brebes 100 persen salah sasaran," ujar Gunadi.
Ia menilai hasil penelitian Universitas Diponegoro terhadap pengguna SKTM di Brebes ini benar. Gunadi menyebut itu sebagai penyebab tingginya biaya pelayanan kesehatan warga miskin di Kabupaten Brebes.
"Banyak kelompok mampu di kampung-kampung gunakan kartu ini. Padahal ia mampu bayar," ujar Gunadi.
Berdasarkan catatannya, pengguna jaminan kesehatan di Brebes pada hitungan 2011 naik hingga lebih dari 900 ribu sedangkan tahun 2006 lebih dari 860 warga.
Ia berencana mempertegas kriteria pengguna SKTM dengan berkoordinasi dengan kepala desa. Langkah ini sebagai upaya menekan warga mampu yang ingin memanfaatkan fasilitas. "Lurah yang hendak memberikan SKTM harus diimbangi kemampuan analisis terhadap warga yang mengajukan, kalau mampu tak usah dikasih," katanya.
