TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen lama PT Merpati Nusantara Airlines diduga pernah menjanjikan uang jasa atau fee sebesar Rp 18 miliar kepada Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sumber Tempo di Komisi Keuangan mengatakan bahwa janji manajemen lama Merpati itu berkaitan dengan dana penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 561 miliar.
Dana PMN merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011. “Dana itu cair pada akhir Desember, pada tahun yang sama,” kata si sumber dalam Majalah Tempo edisi 5-11 November 2012.
Pada APBN 2012, sumber itu melanjutkan, Merpati kembali mendapatkan suntikan modal dari pemerintah. Kali ini nilainya Rp 200 miliar. Namun, dana ini belum juga mengucur hingga setahun setelah DPR mengetukkan palu persetujuannya (baca juga: Cerita Merpati Diperah DPR).
“Panitia kerja Komisi Keuangan yang dibentuk Agustus 2012 untuk menelisik kerugian Merpati dijadikan alat menagih fee,” kata sumber Tempo.
Menurut dia, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sumaryoto, getol menagih upeti dengan ancaman menyetop pengucuran Rp 200 miliar. Dia memang dikenal dekat dengan bos lama Merpati. Soal anggota Dewan yang sudah menerima uang, si sumber menyebut nama politikus Partai Demokrat, Achsanul Qosasi. “Pimpinan komisi yang mengatur agenda rapat,” kata dia.
Dituduh begitu, Achsanul langsung mencak-mencak. Ia membantah menerima uang dari manajemen Merpati. Alasannya, dia jarang menghadiri rapat panitia kerja yang baru dua sampai tiga kali digelar. Bahkan, ia absen pada rapat terakhir, 27 September 2012.
Kata Achsanul, sebagai anggota partai pemerintah, dia tidak mungkin mengobok-obok Merpati. Sebab, permainan itu bakal diketahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku petinggi Partai Demokrat. “Bisa mati gua,” ujar dia.
Selama ini, dia melanjutkan, komisi hanya ingin mendapat bahan monitoring berupa rencana bisnis Merpati. Sebab, sebelumnya, direksi Merpati selalu menyusun rencana selama 10 tahun. “Terus manajemen baru gimana?”
Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Rudy Setyopurnomo, bercerita soal anggota Dewan yang menagih fee Rp 13 miliar dalam rapat terbatas di ruang pemimpin Komisi Keuangan, akhir September 2012. Dalam rapat yang dipimpin Zulkiflimansyah itu, Rudy ditemani sejumlah direktur Merpati. Kemudian, ia diminta konfirmasi tentang fee Rp 18 miliar.
Sumaryoto membenarkan adanya janji komisi Rp 18 miliar. Ia pernah menanyakannya kepada Rudy dalam pertemuan empat mata. Kapan dan di mana, dia lupa. “Saya pancing Pak Rudy, apa benar ada fee. Kalau benar, jangan menggunakan uang Rp 200 miliar itu,” kata dia.
Sumaryoto sendiri menolak dikatakan dirinya menagih. Orang yang ditanyakan pun tidak memberi jawaban. “Kalau orang Jawa, diam itu berarti iya,” ujarnya.
RETNO SULISTYOWATI | AGOENG WIJAYA | AKBAR TRI KURNIAWAN | AYU PRIMASANDI | JOBPIE SUGIHARTO | CORNILA DESYANA
Berita lain:
Mengejar Janji Jhonny
Siapa Pemeras BUMN
Ke DPR, Dahlan: Saya Bawa Nyawa Saya
Dahlan: Upeti ke DPR, Dianggap Lebay Alhamdulillah
''Andi dan Anas Akan Mundur Sendiri''
