Kabupaten di Sungai Barito Ingin Bentuk Provinsi Barito Raya

Reporter

Editor

Sabtu, 19 Juni 2004 16:14 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Lima kabupaten di sekitar daerah aliran sungai Barito ingin membentuk provinsi Barito Raya (Baraya). Meskipun deklarasi pembentukan provinsi sudah dilakukan pada tanggal 5 Maret 2004 lalu, rencana ini masih dibahas oleh sebuah tim perumus, karena timbul pro-kontra.Bupati Barito Timur Zain Alkim mengatakan kelima kabupaten yang akan bergabung dalam provinsi baru ini adalah Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Hulu dan Barito Kuala. Semua kabupaten ini berada di Provinsi Kalimantan Tengah, kecuali Kabupaten Barito Kuala yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Zain, masyarakat di wilayah sekitar sungai Barito belum sejahtera. Alasannya, keadaan geografis kawasan ini menghambat pemerataan pembangunan. "Bayangkan, untuk mencapai ibukota provinsi Palangkaraya saja, kami harus memutar dulu ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan," kata Zain, saat diskusi tentang rencana pemekaran wilayah ini di Jakarta, Sabtu (19/6).Zain mengatakan, rencana pembentukan provinsi Barito Raya bukan ide baru. Pada tahun 1957, kata dia, ide ini sudah pernah ada. Saat ini, menurut Zain, ide pemekaran ini muncul kembali, karena ada peluang lewat Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.Zain berharap, pembentukan provinsi baru ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sungai Barito. "Banyak masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan," katanya. Multazam Tempo News Room

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya