TEMPO.CO, Jakarta- Beberapa anggota Komisi Energi DPR RI berang dengan ulah Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan yang berulangkali tak memenuhi undangan rapat kerja. Bila Dahlan terus membandel, anggota dewan akan memanggil paksa.
"Kalau tanpa alasan jelas (tak hadir rapat), ini pelecehan.” kata Anggota Komisi VII Sumarjaya Linggih ketika ditemui di Gedung DPR RI, Rabu, 24 Oktober 2012.
Dahlan tak hadir dalam undangan Rapat Kerja soal audit sektor hulu listrik oleh BPK pada Senin, 22 Oktober 2012. Jadwal rapat pun dimundurkan menjadi hari ini, Rabu 24 Oktober 2012 pukul 19.30. Namun mendekati waktu rapat, belum ada konfirmasi bahwa Dahlan akan hadir.
Wakil Ketua DPR RI Effendi MS Simbolon mengatakan akan menegakkan tata tertib jika Menteri mangkir dari undangan rapat. “Jika dua kali undangan rapat tidak dipenuhi karena alasan yang jelas, maka komisi sudah bisa memanggil paksa,” kata Effendi.
Pada Senin, 22 Oktober 2012 Dahlan tak hadir karena mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Yogyakarta. Alasan bertugas mendampingi Presiden sebagai Menteri BUMN, menurut Effendi tak cukup kuat. "Apa memang dia penting sekali hadir di situ?" kata Effendi.
Menurut Effendi, bila pemanggilan paksa dilakukan akan menunggu masa persidangan berikutnya. Dewan akan selesai reses pada pertengahan November 2012. "Tidak lucu kalau dipanggil paksa. Ini kan orang-orang jadi bertanya-tanya sebenarnya ada apa," kata Effendi.
DPR memanggil sejumlah pemangku kepentingan di sektor hulu listrik terkait Pengelolaan PT PLN yang tak efisien. Audit BPK menyatakan PLN boros Rp 37 triliun pada 2009-2010 hanya karena membakar BBM di pembangkit listrik tenaga gas.
Dahlan Iskan yang dihubungi Tempo lewat layanan pesan pendek tak mengonfirmasi rencana kehadirannya di DPR. "Hehehe," balas Dahlan singkat.
BERNADETTE CHRISTINA
