Nasib Revisi Undang-Undang KPK Kian Tak Menentu  

Reporter

Rabu, 17 Oktober 2012 12:59 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat, 20 Juli 2012. Marzuki Alie menegaskan partainya akan memecat kader yang terlibat kasus korupsi terkait kader Partai Demokrat Siti Hartati Murdaya, yang dituduh menyuap Bupati Buol, Arman Batalipu dan Bahkan jika dirinya tersangkut kasus korupsi, maka Marzukie siap dipecat dari Demokrat dan mundur dari Ketua DPR. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat hingga hari ini belum memutuskan nasib kelanjutan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Rapat pimpinan yang digelar Selasa malam, 16 Oktober 2012 tak mencapai keputusan. "Kami masih menunggu laporan Badan Legislasi," kata Ketua DPR, Marzuki Alie, di kompleks parlemen Senayan, Rabu, 17 Oktober 2012.

Menurut dia, rapat sempat membahas rencana mempetieskan pembahasan revisi. Pimpinan juga sempat membahas informasi bahwa mayoritas fraksi sudah sepakat menghentikan pembahasan. Namun, keputusan ini, kata Marzuki, baru dibahas pimpinan setelah ada informasi resmi dari Badan Legislasi. "Kami ikuti tata tertib. Kami menunggu laporan Badan Legislasi."

Marzuki memastikan pimpinan tak akan mengambil keputusan yang berseberangan dengan Badan Legislasi. Kalau Badan Legislasi memutuskan menghentikan pembahasan, pimpinan akan turut menghentikan. Namun, belum ada kepastian apakah revisi UU ini akan ditarik dari Program Legislasi Nasional. "Kami tunggu Baleg. Sekarang belum ada opsi-opsi."

Secara resmi, Marzuki mengatakan, sembilan fraksi sudah menyerahkan surat penolakan pembahasan pada pimpinan. Surat ini juga sudah ditembuskan pada pimpinan Baleg. Sedangkan rapat pleno pembahasan revisi di Baleg baru akan digelar siang nanti sekitar pukul 14.00 WIB.

Ketua Baleg, Ignatius Mulyono, mengatakan setelah pleno pimpinan akan mengadakan pertemuan dan konsultasi dengan pimpinan DPR. Rencananya pertemuan akan dilakukan besok, Kamis, 18 Oktober 2012. "Secepatnya akan kami sampaikan hasilnya pada pimpinan."

IRA GUSLINA SUFA

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya