TEMPO Interaktif, Denpasar:Keputusan tegas diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, Sabtu (12/6), sehubungan pelanggaran kampanye yang dilakukan Tim Kampanye Mega-Hasyim di Bali. Terhitung tanggal 13 Juni hingga 1 Juli mendatang, mereka dilarang melakukan aktivitas kampanye di Bali. Padahal mereka masih memiliki jatah kampanye berupa pertemuan terbatas yang dijadwalkan pada tanggal 5, 10, 15, 21 dan 26 Juni. Adapun pelanggaran yang dilakukan adalah dilibatkannya kepala desa dan pejabat struktural dan fungsional dalam pemerintahan pada kampanye pasangan Mega-Hasyim di lapangan Debes, Tabanan, Jumat (11/6). Pelanggaran itu berdasarkan kesaksian yang diberikan Ketua Panwaslu Tabanan IB Manuaba dan Ketua Panwaslu Bali I Wayan Juana. Sedang barang bukti yang ditemukan adalah surat undangan Gerakan Rakyat Bali (Garba) kepada Kades Dajan Peken, Tabanan dan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan dengan kop surat Tim Sukses Mega-Hasyim. Garba yang diketuai oleh Bupati Tabanan Adi Wiryatama sendiri sudah menyatakan menjadi bagian tim kampanye Mega-Hasyim, kata Pokja Kampanye KPU Bali, IGP Artha. Pelanggaran itu dikuatkan oleh adanya kebulatan tekat Forum Kades untuk memenangkan Mega-Hasyim.Ketua Panwaslu Bali Wayan Juana membenarkan pihaknya telah menyampaikan laporan ke KPU mengenai temuan pelanggaran itu. Ia menyebut pelibatan kades dan PNS melanggar UU No 23 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 1 huruf (g) yang menyebutkan bahwa kampanye pilpres dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lainnya. Sedang Pasal 4 mengatakan, pasangan capres-cawapres dilarang melibatkan PNS, TNI/Polri sebagai peserta kampanye dan jurkam (juru kampanye). Larangan pelibatan kades dan PNS dalam kampanye juga diatur dalam SK KPU No 35 Tahun 2004 tentang Kampanye Pilpres.Dalam kampanye yang menghadirkan Megawati sebagai Jurkam, Jumat lalu, puluhan kades di Tabanan berkumpul dalam tenda undangan bersama kader PDIP yang duduk di eksekutif, di antaranya AA Ngurah Oka Ratmadi yang menjabat sebagai Bupati Badung, Gede Sumantara (Bbupati Karangasem) juga Wayan Chandra (Bupati Klungkung). Para kades itu datang setelah diundang panitia kampanye dengan surat undangan No 02/GARBA/VI/2004. Tak hanya soal menghadiri kampanye, mereka pun terlibat dalam pernyataan kebulatan tekad mendukung Mega-Hasyim oleh Gabungan Rakyat Bali (Garba) yang dibacakan saat kampanye. Kebulatan tekad itu didukung Forum Bendesa Adat, Organda, LPD (Lembaga Perkreditan Desa), Gapensi, Tim Penggerak (TP) PKK dan Forum Kades. Sementara itu, soal kehadiran kades dan PNS dalam kampanye, Wakil Ketua Tim Kampanye Mega-Hasyim, Wayan Sutena mengatakan, kehadiran mereka atas undangan Garba Bali. Sebagai tim kampanye, mereka tidak pernah mengundang para pejabat di tingkat desa itu. Demikian juga dengan kehadiran sejumlah bupati dalam acara kali ini, bukanlah dalam kapasitas bupati tetapi kader PDIP yang mendukung pencapresan paket Mega-Hasyim. Rofiqi Hasan - Tempo News Room