TEMPO.CO, Ternate - Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn Jumat dicekal Badan Reserse Kriminal Mabes Polri terkait kasus dugaan korupsi Dana Tak Terduga (DTT) tahun 2004. "Surat pencekalannya sudah disampaikan. Yang pasti beliau resmi dicekal,"kata Kepala Bidang Humas Polda Maluku Utara Komisaris Polisi Hendrik M. Rumsayor, Sabtu 13 Oktober 2012.
Menurut Hendrik, pencekalan dilakukan agar yang bersangkutan tidak bisa meninggalkan wilayah hukum indonesia setelah ditetapkan menjadi tersangka. Dalam kasus ini, Thaib diduga sebagai aktor intelektual penyaluran bantuan yang tidak sesuai ketentuan sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 5,1 miliar. "Meski begitu polisi belum bisa melakukan penahanan pada gubernur lantaran masih menunggu izin presiden,"ujar Hendrik.
Dalam kasus ini, Polda Maluku Utara hanya membantu tim penyidik Mabes Polri. Sebab, penanganan kasus ini dilakukan langsung oleh Tim Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. "Tetapi setiap perkembangannya Polda Maluku utara ikut disampaikan. Dan kasus ini sudah menjadi prioritas," kata Hendrik.
Abubakar Abdulah, Kepala biro Humas Pemerintah Provinsi Maluku Utara menuturkan, pihaknya tidak mengetahui secara persis persoalan hukum yang mendera Thaib. Namun ia membantah kabar penahanannya. "Pak gubernur saat ini melakukan aktifitasnya di Sofifi. Dan kemarin masih memimpin upacara hari ulang tahun provinsi maluku utara. Jadi kalau ada kabar tentang penahanan itu sangat tidak benar,"kata dia.
BUDHY NURGIANTO
