TEMPO Interaktif, Padang:Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) memecat delapan anggotanya di DPRD Sumatera Barat yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Padang dalam kasus korupsi APBD sebesar Rp 6,4 miliar. Sekretaris Jenderal DPP PAN Patrialis Akbar di sela acara kunjungan Amein Rais dalam rangka kampanye calon presiden di Padang, Jumat (11/6), mengatakan keputusan pemecatan itu diambil dalam rapat DPP pada Rabu (9/6) malam dan ditandatangani Ketua Umum DPP PAN Amien Rais.Alasan pemecatan itu, menurutnya, karena sesuai dengan komitmen partai dan Amien Rais untuk menegakkan supremasi hukum tanpa pilih kasih. Sedangkan landasan putusannya adalah keputusan Pengadilan Negeri Padang, 17 Mei lalu."Sedangkan salah seorang dari delapan itu, yaitu Marhadi Efendi yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Sumbar melalui Pemilu 2004 dari PAN, berarti ia harus mundur dari DPRD mendatang karena ia sudah diberhentikan, sebab putusan itu merupakan satu kesatuan," ungkapnya.Kedelapan anggota PAN itu adalah Ketua DPRD Arwan Kasri, dan tujuh anggota DPRD yaitu Abdul Manaf Thaher, Ackhir Khair, AMN Khaidir Khatib Bandaro, Alfian, Hasan Yunus, Malik Ismail, dan Marhadi Efendi.Arwan Kasri divonis hukuman penjara 2 tahun 3 bulan, denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 116 juta. Sedangkan yang lainnya divonis masing-masing dua tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan dan membayar uang pengganti sekitar Rp 100 juta.Ketua Umum DPP PAN Amien Rais membenarkan pemecatan kedelapan anggota PAN yang duduk di DPRD Sumbar itu. Menjelang berangkat ke Bukittinggi untuk berkampanye, di Bandara Tabing, Jumat (11/6), ia mengatakan sudah menandatangani keputusan pemecatan itu. "Kalau mereka mau melakukan kasasi boleh saja," ungkapnya.Pertimbangan pemecatan, menurut Amien, adalah penegakan disiplin organisasi dan kejujuran di tubuh partainya. "Bukan hanya di DPRD Sumbar, saya juga memecat anggota di tempat lain, tapi hanya satu dan dua orang, di Sumbar ini yang agak aneh karena korupsinya berjemaah," sindirnya.Sementara, Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Sumatera Barat M. Zein Gomo yang juga satu-satunya anggota PAN di DPRD Sumbar yang memilih mundur untuk menegakkan pemberantasan korupsi di tubuh DPRD Sumbar menyambut baik keputusan itu."Ini langkah yang tepat dalam menjaga citra partai, apalagi Amien sekarang mengedepankan bersih dan bebas korupsi, jadi pemecatan ini adalah langkah yang tepat," katanya.Menurutnya, dulu DPP PAN sudah menyurati DPW agar menonaktifkan anggota yang menjadi tersangka kasus korupsi dari partai. Mereka juga tidak boleh jadi pengurus dan tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. "Tapi itu tidak dituruti DPW karena dikuasi oleh orang-orang itu (yang menjadi tersangka)," tambahnya.Febrianti - Tempo News Room