Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Nanan Sukarna memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (5/11). Ia mengatakan, sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa menahan Anggodo karena masih belum ada cukup bukti. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Nanan Sukarna, membenarkan bahwa praktek korupsi juga terjadi di lingkup lembaga Kepolisian RI. Namun, praktek tersebut terkadang sulit dihindari karena berbagai faktor.
Nanan mengatakan salah satu kendala Polri dalam memberantas korupsi adalah gaji yang rendah. "Masalah gaji itu memang menjadi salah satu kesulitan dalam pemberantasan korupsi," kata Nanan, saat membawakan materi di Seminar Nasional Komisi Kejaksaan di Hotel Atlet Century, Kamis, 11 Oktober 2012.
"Dikatakan jangan korupsi, tapi bagaimana kalau gajinya tidak cukup untuk menyekolahkan anaknya?" kata Nanan.
Nanan mengatakan terkadang penyidik sudah bersikap independen dalam mengusut kasus. Tetapi, ada saja pihak tertentu yang berusaha membujuknya agar melakukan korupsi.
"Terkadang klepak-klepak juga penyidiknya kalau ada yang bawa duit di depannya. Ini fakta di lapangan," kata Nanan.
Di samping itu, kata Nanan, praktek korupsi juga terjadi karena terpengaruh ketidaktegasan pimpinannya. Karena itu, pimpinan harus berintegritas, tauladan, antigratifikasi, dan menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Dikatakan bahwa atasan harus berani pecat anggotanya. Hukum dari mana kalau dia terima dari bawah?" kata dia.
Namun, dari sekian banyak paparan Nanan, dia tidak mencontohkan secara detail kasus korupsi yang mendera lembaganya tersebut.
Meski demikian, saat ini KPK dan Polri sedang mengusut kasus korupsi simulator alat uji surat izin mengemudi dengan menetapkan beberapa tersangka. KPK menetapkan dua jenderal polisi sebagai tersangka, yaitu Inspektur Jenderal Djoko Susilo dan Brigadir Jenderal Didik Purnomo.
