Bawaslu Pasang Mata-mata di Kantor KPU  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 9 Oktober 2012 17:12 WIB

Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) didampingi Komisioner KPU Sigit Pamungkas (Kedua Kiri) dan Ida Budiarti (Kedua Kanan) mengumumkan hasil verifikasi administrasi sementara partai politik peserta Pemilihan Umum 2014 di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (8/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu sudah menempatkan orang-orang di kantor Komisi Pemilihan Umum untuk mengawasi kinerja Komisi. Anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan saban hari ada empat pegawai Bawaslu yang berjaga dan memantau di kantor KPU Pusat di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

"Kami tempatkan orang di sini agar bisa mengawasi secara langsung kerja KPU," katanya saat ditemui di kantor KPU, Selasa, 9 Oktober 2012. Daniel mengatakan empat orang tersebut bertugas memberi laporan kepada anggota Bawaslu yang berkantor di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Bawaslu hendak memastikan bahwa KPU mengerjakan semua tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang tahapan pemilu legislatif. Alasan lain Bawaslu menempatkan orang di kantor KPU adalah untuk memudahkan akses data dan informasi.

Daniel mengatakan selama ini Bawaslu kesulitan memperoleh data dari KPU. Akibatnya, Bawaslu merasa tak optimal mengawasi kinerja KPU serta jalannya tahapan verifikasi. "Memang belum ada kesepakatan dengan KPU soal berbagi data," ujarnya.

Empat pegawai Bawaslu akan terus berjaga di KPU hingga tahapan verifikasi selesai. Rencananya KPU akan mengumumkan hasil verifikasi administratif pada 23 Oktober. Setelah itu mulai proses verifikasi aktual selama sebulan. "Kami tentu ingin mengawasi prosesnya, bukan hanya tahu hasil akhirnya saja," ujar Daniel.

Sebelumnya, KPU mengumumkan bahwa belum ada partai politik yang memenuhi persyaratan sebagai calon peserta Pemilihan Umum 2014. Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan, hingga kemarin, tak ada partai yang lolos verifikasi administrasi. "Semua partai belum melengkapi berkas," katanya.

ANANDA BADUDU

Berita Terpopuler:

SBY Bela KPK
Diberi Lampu Hijau, KPK Tancap Gas Kasus Simulator

Kasus Novel Baswedan Ditengarai Janggal

Misteri Kematian Calon Pengantin Kalibata (1)

Kasus Simulator SIM Sepenuhnya ''Milik'' KPK

Berita terkait

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

13 jam lalu

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca Selengkapnya

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

3 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

4 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

4 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

5 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

5 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

5 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

12 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

14 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya