TEMPO.CO , Jakarta - Pemerhati dunia Twitter, Nukman Luthfie menilai, kicauan para tweeps yang menanyakan keberadaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kisruh antara KPK dan Polri bukanlah upaya untuk menyerang SBY.
Menurut pria yang sudah 15 tahun bergelut di dunia bisnis digital ini, gerakan dari ranah maya tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat pada pemberantasan korupsi di negara ini.
"Publik itu mencari-cari presiden karena mereka merasa membutuhkan (campur tangan) presiden," kata Nukman saat dihubungi, Ahad 7 Oktober 2012. Online strategist dari Virtual Consulting ini menyebutkan, wajar dukungan publik pada lembaga yang saat ini dipimpin Abraham samad itu tinggi.
Sebab, KPK dianggap menjadi ujung ombak menumpasan korupsi di negeri ini. "Publik berharap KPK jangan dibonsai, makanya mereka bereaksi saat ada upaya pelemahan," ucapnya.
Menurutnya, dengan munculnya jejaring sosial seperti Twitter sekarang ini, masyarakat yang semula hanya dapat menerima informasi dari media, dapat langsung mengirimkan umpan balik lewat sambungan itu.
Dengan suara masyarakat lewat jejaring sosial ini, maka semua lembaga, termasuk polisi tak bisa lagi sembarangan dalam bertindak. "Ada kontrol dari masyarakat. Suara Twitter itu suara rakyat," katanya.
Dia juga menyebutkan, aksi publik di jejaring sosial bukan hanya kali ini terjadi. Saat pimpinan KPK Bibit Samad dan Chandra Hamzah ditangkap pada 2009, mereka juga bersuara. Hanya saja waktu itu, masyarakat belum banyak mengenal Twitter. "Saat kasus cicak versus buaya dulu, ramainya di Facebook, sampai membentuk gerakan sejuta Facebookers dukung KPK," ujarnya.
Dia pun menyatakan, aksi yang dilakukan oleh masyarakat lewat Twitter sekarang ini akan mempengaruhi kebijakan Presiden SBY.
Dukungan terhadap KPK melonjak di dunia maya. Situs Hashtracking.com mencatat pembicaraan #saveKPK di Twitter sudah diikuti oleh 1.462.116 orang dalam tempo 24 jam.
NUR ALFIYAH
Berita terpopuler lainnya:
Once: Where Are You, Mr.President?
''Gawat, Kapolri Tak Tahu Anak Buahnya Kepung KPK''
Detik Menentukan di Ruang Steril
Presiden Dinilai Restui Pembangkangan Hukum Polri
Ini Daftar Harga Mobil Compact
Berita terkait
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
3 jam lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
3 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
6 jam lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
6 jam lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
7 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
9 jam lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
13 jam lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
15 jam lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
21 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
1 hari lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca Selengkapnya