UGM Siap Beri Dukungan ke KPK

Reporter

Minggu, 7 Oktober 2012 19:23 WIB

Prof. Dr. Pratikno, M.Soc, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), periode 2012-2017. TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Yogyakarta - Rektor UGM, Pratikno, berencana menyatakan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM pada Senin, 8 Oktober 2012. Pernyataan dukungan kepada lembaga antirasuah tersebut, kata Pratikno, merupakan pernyataan resmi UGM secara institusi. "Ya, besok pukul 9 di Pukat UGM," kata Pratikno saat dihubungi Tempo, Ahad, 7 Oktober 2012.

Humas UGM, Wijayanti, menambahkan, keputusan penyampaian dukungan tersebut muncul pada Sabtu kemarin, atau sehari setelah Gedung KPK digeruduk oleh puluhan personel kepolisian pada Jumat malam. "Sejak Sabtu sudah muncul keputusan UGM secara institusi untuk menyampaikan dukungan ke KPK di Pukat pada hari Senin," ujar dia.

Sebelumnya pada Sabtu, 6 Oktober 2012 sore, puluhan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM sudah melakukan aksi keprihatinan terhadap penyerbuan gedung KPK oleh polisi di bundaran UGM. Mereka berorasi dan membawa spanduk protes terhadap upaya kriminalisasi penyidik lembaga antirasuah tersebut. Dalam aksi itu mereka membentangkan papan berisi tanda tangan dukungan penuntasan kasus simulator kemudi.

Koordinator kebijakan eksternal BEM KM UGM, Ahmad Rizky, yang memimpin aksi itu, mengatakan organisasinya medesak Presiden mengambil langkah untuk membantu KPK segera menuntaskan kasus simulator kemudi. Rizky dalam aksi tersebut juga meminta Presiden dan seluruh jajaran pemerintahannya segera menyatakan penolakan terhadap upaya kriminalisasi KPK. "Kami dukung KPK segera menuntaskan kasus simulator kemudi," ujar dia kepada wartawan.

Pada hari yang sama, seusai berbicara di sebuah seminar korupsi di Magister Manajemen UGM, Direktur Bidang Advokasi Pukat UGM, Oce Madril, mendesak Presiden SBY segera campur tangan dalam penyelesaian kasus simulator kemudi. Kata Oce, saat ini Presiden tidak bisa sekadar memberikan imbauan, atau malah diam, melainkan harus memerintahkan Kapolri Timur Pradopo agar membukakan pintu bagi KPK untuk melakukan tugas "bersih-bersih" di lembaganya. "Kalau Presiden tak segera mengambil langkah itu, ini mencederai kewenanganya. Padahal, dia punya otoritas untuk memperkuat KPK," kata dia.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Baca juga:
Dukung #SAVEKPK

Presiden Akan Beri Pernyataan Soal Simulator SIM
Polisi Berdalih Korban Novel Baru Menuntut

Djoko Suyanto Siap Pertemukan KPK-Polisi

Novel: Saya Sudah Menyangka Bakal Dikriminalisasi

Infografis: Yang Tersandung Simulator

Infografis: Lima Keganjilan Langkah Polisi

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

4 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

16 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

16 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

19 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

19 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

20 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

22 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya