TEMPO.CO, Jakarta - Suara Radhar Panca Dahana bergetar. Sembari menangis, budayawan ini berkata, "Ini adalah situasi perang. Perang melawan korupsi. Ini adalah jenderal-jenderalnya. Kalau kita tidak mau berjalan di belakang jenderal ini, ente bukan rakyat dari republik ini. Kita wakafkan diri kita, seperti Abraham Samad.”
Radhar bersama tokoh-tokoh pegiat antikorupsi kemarin mendatangi gedung KPK untuk memberi dukungan. Berpakaian serbahitam, mereka bersorak sembari berteriak, “Tangkap Djoko!”, yang kemudian dibalas dengan seruan, “Besok juga".
Para tokoh yang hadir, antara lain Goenawan Mohamad, Effendi Gazali, Eep Syaifullah, Bambang Widodo Umar, Lily Wahid, Efendi Choiri, Anita Wahid, Tamrin Amal Tomagola, Beni Romo Sesetyo, dan Usman Hamid. Para peneliti dari Indonesia Corruption Watch pun tak ketinggalan. Mereka ditemui Ketua KPK Abraham Samad dan wakilnya, Busyro Muqoddas.
Sebutan “Djoko” mengarah ke Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Bekas Gubernur Akademi Kepolisian ini menjadi tersangka kasus korupsi proyek simulator ujian pembuatan surat izin mengemudi. Dia hari ini dijadwalkan diperiksa penyidik KPK. Sebelumnya, Djoko mangkir dari panggilan KPK.
Dalam aksi yang berlangsung kemarin itu, ratusan orang menyesaki gedung KPK di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Usmah Hamid, sebagai pemandu pertemuan, mengatakan, mereka datang untuk mendukung KPK. Mereka menolak rencana revisi Undang-Undang KPK, yang digagas Dewan Perwakilan Rakyat.
Anita Wahid, putri Abdurrahman Wahid (almarhum), turut bersuara. Menurut dia, massa yang datang seperti semut rangrang yang siap mengeroyok aktor pelemahan KPK. Dia menyarankan agar KPK tetap kukuh mengusut kasus korupsi simulator ujian pembuatan SIM.
Menurut Abraham, semut rangrang itu ibarat pejuang. Karena kecil, kata dia, mereka harus bersatu agar kuat dan tidak mudah dilemahkan. "KPK akan kuat dan tidak bisa dilemahkan apabila kita bersatu padu," ucapnya.
Suara Abraham makin keras. “Saya ingin mengatakan bahwa KPK tidak butuh political will dari pemimpin negeri ini. KPK tidak butuh goodwill para legislator di parlemen.” Yang dibutuhkan, kata Abraham, adalah dukungan dan bantuan masyarakat di negeri ini. “Yakinlah bahwa KPK tidak akan pernah mundur sejengkal pun menghadapi koruptor di Indonesia, sekalipun yang bersangkutan adalah jenderal."
RUSMAN PARAQBUEQ
Berita Terkait:
Begini Sikap Partai Penolak Pelemahan Lembaga KPK
Gerindra dan Hanura Dukung Golkar Revisi UU KPK
Golkar Motor Pelemahan KPK?
KPK: Djoko Hadir, Kasus Simulator Bisa Tuntas
Fraksi PPP Serahkan Surat Penolakan Revisi UU KPK
Berita terkait
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
59 menit lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
4 jam lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
6 jam lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
12 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
17 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
1 hari lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
1 hari lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca Selengkapnya