TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD membeberkan jalan untuk 'menggoyang' kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Salah satu caranya adalah dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi," kata Mahfud saat ditemui di Gedung MK, Rabu 3 Oktober 2012.
Jurus pertama, seperti yang telah disebutkan Mahfud, adalah dengan mengajukan uji materilUndang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hingga kini, Mahfud mencatat sudah 14 kali UU KPK diuji supaya dibatalkan karena dinilai inkonstitusional. "Tapi 14 kali pula MK menyatakan KPK sah, konstitusional dan harus didukung," kata Mahfud.
Cara kedua, dengan mempermasalahkan legitimasi pimpinan KPK. Di dalam UU KPK, kata Mahfud, disebutkan KPK dipimpin lima orang secara kolektif kolegial. Namun realitanya, menurut dia, kepemimpinan itu dikecilkan.
Pengecilan kepemimpinan KPK yang dimaksud Mahfud, misalnya terjadi saat mantan Ketua KPK Antashari Azhar ditahan atas kasus pembunuhan. Pasca-kejadian itu, kata Mahfud, DPR lewat Komisi III langsung menyatakan bahwa KPK sudah tidak punya legitimasi lagi karena kolektif kolegialnya habis.
"Kalau menurut undang-undang, ketika pimpinan ditahan, maka harus diberhentikan. Lalu saya bersama LBH mengingatkan tiga orang pimpinan saja masih bisa kolektif kolegial," ujar Mahfud.
Dia menambahkan, KPK juga bisa dihabisi saat mantan pimpinan KPK lainnya, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, dijadikan tersangka. Pasalnya, ketika keduanya jadi tersangka, kolektif kolegial KPK bisa dianggap habis.
"Nah, saya selamatkan kedua orang itu. Karena mereka yang menyandang status tersangka tidak bisa diberhentikan sampai proses peradilannya selesai," ujar Mahfud melanjutkan.
Cara ketiga atau terakhir, kata Mahfud, adalah dengan merevisi UU KPK.
Menurut Mahfud, tidak ada yang berani mengatakan secara langsung ingin melemahkan KPK. "Tapi perilaku yang terlihat sebagai langkah untuk melemahkan itu ada banyak," ucapnya.
ISTMAN MP
Berita terpopuler lainnya:
Pemerintah Siapkan ''Pengganjal'' Jokowi
Jokowi Tidak Akan Ambil Gaji Gubernur DKI?
Bos Bumi Emosi Waktu Curhat Konflik Perusahaan
Sakit Hati, Foto Bugil Kekasih Disebar ke Facebook
Jokowi Puji Fauzi Bowo Sebagai Kesatria
Bibit Waluyo: Saya Bukan Bajing Loncat
Berita terkait
KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini
47 menit lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
4 jam lalu
KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaBabak Baru Konflik KPK
9 jam lalu
Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
9 jam lalu
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca SelengkapnyaMantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK
10 jam lalu
Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaPraperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang
11 jam lalu
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.
Baca SelengkapnyaDua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini
14 jam lalu
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja
19 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
2 hari lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
2 hari lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca Selengkapnya