Kapolda Sumatera Selatan Serahkan Berkas Dukungan  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Selasa, 2 Oktober 2012 13:17 WIB

Petugas menata miniatur pada ruang simulasi suasana Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Jalan Garut, Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/9). TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Bandung - Kapolda Sumatera Selatan, Dikdik Mulyana Arief Mansur, menggandeng mantan Sekretaris Daerah Indramayu, Cecep N.S. Toyib, maju lewat jalur perseorangan pada pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Hari ini keduanya datang ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat untuk menyerahkan berkas dukungan sebagai syarat pencalonannya. Dikdik dan Cecep datang sekitar pukul 09.15 pagi ditemani oleh tim suksesnya.

Pasangan perseorangan itu merupakan pasangan pertama yang menyerahkan berkas pesyaratan pencalonan dari jalur perseorangan. "Keduanya menyampaikan berkas dukungan sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur," kata Sekretaris Pokja Pencalonan, Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Humas Sekretariat KPU Jawa Barat, Peppy W. Darmawan, di Bandung, Selasa, 2 Oktober 2012.

Menurut Peppy, kedua bakal pasangan calon itu masih diberi waktu untuk mengirimkan sisa berkas dukungan yang dibutuhkan hingga syarat minimal dukungan 3 persen jumlah penduduk, berkisar 1,4 juta orang terpenuhi. "Memang diizinkan oleh ketentuan untuk dikirim sebagian-sebagian, tapi batas waktunya sampai 5 Oktober 2012," kata dia.

KPU mensyaratkan penyerahan berkas dukungan itu harus dilakukan oleh masing-masing pasangan calon sendiri. Selain berkas, bakal pasangan calon perseorangan itu wajib menyerahkan daftar tim kampanyenya. "Selanjutnya kontak kami dengan tim kampanye," kata Peppy.

Dikdik mengatakan dia merasa termotivasi mengikuti pemilihan gubernur lewat jalur perseorangan itu karena kecintaannya pada kampung halaman serta konstitusi memberikan peluang untuk itu. "Keluarga juga mendukung," kata dia.

Karena itu, Dikdik mengajukan pensiun dini di kepolisian untuk mengikuti pemilihan gubernur. Surat pengajuan pensiun dini itu diserahkannya hari ini kepada Kapolri. Sejatinya, Dikdik akan memasuki masa pensiun tahun depan.

Hal itu dilakukan Dikdik karena Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 menpersyaratkan anggota Polri aktif yang ikut pencalonan pilkada harus mengajukan pengunduran diri.

Dikdik mengatakan berkas dukungan untuk dia merata di semua kabupaten/kota di Jawa Barat. Jumlah terbesar berasal dari Cianjur dan Sukabumi. "Kami harapkan (raihan suara berasal dari) basic kami Priangan Timur dan sekitar Subang serta Purwakarta di mana saya pernah lama bertugas di sana. Tapi realitas dukungan terbanyak malah dari Cianjur dan Sukabumi," ujarnya.

Pasangannya yang mengambil posisi bakal calon wakil gubernur, Cecep, mengaku tertarik dengan pinangan Dikdik itu karena sudah kenal lama. "Beliau (Dikdik) itu santri. Visinya tawadhu dan kami sudah lama bersahabat," kata dia.

Cecep juga sudah mengajukan pensiuan sebagai Sekda Indramayu sejak 1 Februari 2012 lalu. "Saya mau istirahat dan tidak bersedia diperpanjang sebagai sekda," ujarnya.

Tim sukses pasangan itu, Dedin Nazarudin, mengatakan Dikdik dan Cecep merupakan teman lama sejak SLTA di Bandung. Keduanya sering "dijodohkan" oleh teman-teman seangkatannya untuk maju di pemilhan gubernur. Pembicaraan serius soal itu baru dilakukan dua bulan belakangan ini.

Dedin mengatakan berkas dukungan yang dipersiapkan untuk diserahkan pada KPU Jawa Barat berjumlah 1,8 juta orang. Baru sebagian berkas itu yang diserahkan. "Masih ada, sedang di jalan," kata dia.

AHMAD FIKRI

Berita Terkini:

Warga Minta Gerbang Gunung Padang Seperti Dulu

Penyerahan Berkas Calon Perseorangan Jabar Dimulai

Badan Narkotika Tangkap Tiga Pengedar

TNI Bangun Satu Batalion Infanteri di Perbatasan Malaysia

Berita terkait

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.

Baca Selengkapnya

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.

Baca Selengkapnya

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.

Baca Selengkapnya

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.

Baca Selengkapnya

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.

Baca Selengkapnya

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.

Baca Selengkapnya

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

Baca Selengkapnya