Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama buruh PT BOMAR saat berunjuk rasa di Kantor DPRD Kota Makassar, Rabu (14/7). Mereka mengecam tindakan manajemen yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tiga oranga anggota serikat buruh indonesia yang telah melakukan kasi mogok kerja. TEMPO/Fahmi ALi
TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pengusaha meminta ketegasan pemerintah menindak perusahaan alih daya atau outsourcing yang melakukan praktek tidak benar. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Pengupahan Haryadi B. Sukamdani, pelanggaran hak dasar pekerja oleh perusahaan alih daya menjadi masalah nyata bagi buruh.
Namun, kata dia, adanya pelanggaran itu tidak berarti sistem alih daya harus dihapuskan. "Yang seharusnya ditindak pelanggarannya, bukan sistem outsourcing-nya," kata Haryadi saat dihubungi Tempo, 1 Oktober 2012. Menurut dia, alih daya merupakan kebutuhan yang tak terelakkan bagi dunia usaha.
"Tidak mungkin semua pekerjaan ditangani satu perusahaan," kata dia. Alih daya diperlukan untuk mengoptimalkan proses bisnis. "Yang dialihkan pekerjaannya, bukan pekerjanya." Kalau sistem alih daya dihapuskan, Haryadi khawatir beberapa perusahaan akan mati. Beban perusahaan terlalu berat jika semua pekerjaan mensyaratkan pengangkatan pegawai tetap.
Mengklaim memiliki lebih dari satu juta anggota, kelompok buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia merencanakan mogok di 21 kabupaten dan kota pada 3 Oktober 2012. Tuntutan mereka adalah dihapuskannya sistem alih daya, penambahan komponen Kebutuhan Hidup Layak, pemberlakuan cakupan universal jaminan sosial tenaga kerja, dan jaminan kesehatan serentak pada 2014.
Mengatasi tuntutan buruh mengenai sistem alih daya, Haryadi menjelaskan, pemerintah hanya perlu tegas menindak perusahaan yang nakal atau abal-abal. Misalnya, perusahaan penyedia pekerjaan alih daya yang tidak pernah mengangkat pegawainya bertahun-tahun. "Sudah setahun, diberhentikan. Lalu, setelah dua bulan, dikontrak lagi," kata dia.
Mengenai penambahan komponen KHL, Haryadi mengatakan, daftar komponen yang tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 didasarkan pada survei lapangan dan masukan dari Dewan Pengupahan Daerah. "Dari temuan lapangan, sebenarnya tidak ada tambahan. Namun, berdasarkan pertemuan dengan Dewan Pengupahan Daerah, ditambahlah 14 item sehingga KHL menjadi 60 buah," kata Haryadi.
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
5 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
