TEMPO.CO, Jakarta - Kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, atau kota dari Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa menyeberang ke Partai Demokrat. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengatakan, perpindahan itu untuk mendapatkan perlindungan dari partai pemerintah pemenang Pemilu 2009.
"Para kutu loncat itu lebih mementingkan perlindungan politik ketimbang moralitas, balas budi untuk partai yang mengusungnya," kata Arbi ketika dihubungi Tempo, Senin, 1 Oktober 2012. Menurut dia, tinggal Partai Demokrat mau atau tidak menampung para kutu loncat tersebut.
Tiga hari lalu, Sekretaris Kabinet Dipo Alam membeberkan peringkat partai terbanyak yang terlibat kasus hukum berdasarkan jumlah izin pemeriksaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam catatan sekretariat, ada tiga partai terkorup, yakni Golkar sebanyak 64 politikus atau 36 persen dari total keseluruhan, PDIP 32 politikus (18 persen), dan Demokrat sebanyak 20 orang (11 persen).
Berbeda dengan Arbi, pengamat politik Universitas Airlangga, Kacung Marijan, mengatakan, banyaknya pemberian izin ke Golkar dan PDI Perjuangan dibanding Demokrat bukan berarti SBY berasal dari partai biru itu. “Karena kepala daerah di Indonesia paling banyak dari Golkar dan PDIP,” katanya.
Dua partai tersebut mempunyai basis massa yang kuat sampai akar rumput sehingga banyak gubernur, wali kota, atau bupati yang berasal dari Golkar dan PDI Perjuangan. Kader dua partai lama itu tidak serta-merta hijrah ke Demokrat untuk mendapatkan perlindungan politik.
Menurut Kacung, KPK seharusnya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyelidikan kepala daerah yang tidak perlu meminta izin dari Presiden. Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
Dengan demikian, aparat penegak hukum, terutama kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia, tidak lagi harus meminta persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan proses hukum penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlibat perkara dugaan korupsi. “Silakan langsung diusut,” ucap Kacung.
SUNDARI
Berita lain:
SBY Klaim Demokrat Bukan Partai Terkorup
Banten Masuk Urutan 15 Provinsi Terkorup
Tokoh di Balik Penghentian Pemutaran Film G30S
Tiga Pesan Soeharto Kala G30S/PKI
Untuk Tabok PKI, Tentara Pinjam Tangan Rakyat
Berita terkait
Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo
8 hari lalu
"Ya semuanya teman, halalbihalal yo ditekani kabeh (ya didatangi semua)," ujar Gibran.
Baca SelengkapnyaMomen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?
18 hari lalu
Setelah hari pertama Idul Fitri di Jakarta, Jokowi terbang ke Medan untuk merayakan hari ke-2 Lebaran. Buat amankan tiket Bobby Nasution ke Pilgub?
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029
27 hari lalu
Ujang pun menyampaikan bahwa para tokoh itu memiliki modal yang cukup untuk dikatakan sebagai calon unggulan di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi
27 hari lalu
Menurut Airlangga, dukungan dari ormas merupakan salah satu kunci agar dirinya dapat kembali terpilih untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaAirlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar
28 hari lalu
Airlangga menyatakan dukungan itu merupakan amanah yang harus dijaga.
Baca SelengkapnyaAirlangga Targetkan Partai Golkar Menang 60 Persen di Pilkada 2024
28 hari lalu
Ketua Umum Golkar menargetkan partainya mampu menang lebih dari 50 persen dalam kontestasi Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaDisebut Sempat Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP, Apa Tanggapan Presiden Jokowi?
31 hari lalu
Presiden Jokowi membantah dirinya sempat ingin merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua Umum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat
37 hari lalu
Menurut Prabowo, keinginan itu bisa dilakukan bila ada dukungan untuk memberi nasihat. Prabowo meminta Golkar mendukungnya membangun pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Golkar Punya Peran Besar di Pilpres 2024
37 hari lalu
Prabowo meminta maaf karena belum sempat mendatangi semua kader-kader Golkar di daerah dalam tahapan kampanye pemilu.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot
43 hari lalu
Partai Golkar dan kadernya mengambil langkah tepat memilih Ijeck
Baca Selengkapnya