TEMPO Interaktif, Jakarta:Komitmen para calon presiden melanjutkan reformasi di bidang pertahanan dan keamanan dipertanyakan. Pasalnya, sejauh ini belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbicara soal penataan kembali TNI. "Tidak ada satupun calon presiden yang berbicara apa yang akan dia lakukan terhadap penataan tentara jika nantinya terpilih," ucap pengamat militer Salim Said di Jakarta, Sabtu (5/6).Menurut Salim, salah satu persoalan penting dalam membangun demokrasi di Indonesia ialah bagaimana menata atau meletakkan TNI dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Isu itu, menurutnya, adalah isu politik yang penting sejak reformasi bergulir, apalagi TNI sudah meninggalkan konsep dwifungsinya. Salim hadir sebagai pembicara dalam diskusi soal konsep pertahanan dan keamanan bersama mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Z.A. Maulani, salah satu tim sukses pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, Rizal Sukma, serta Jenderal (Purn) Fachrul Razy, mantan Wakil Panglima TNI, dari tim sukses Wiranto-Salahuddin Wahid.Menurut Rizal Sukma, tim sukses Amien-Siswono sudah mempunyai konsep untuk penyempurnaan sistem dan institusi TNI. Salah satunya, yakni melakukan penyempurnaan perangkat UU seperti revisi UU 3/2002 soal Pertahanan Negara, penyelesaian RUU TNI, serta RUU Perbantuan TNI untuk sipil.Selain itu, kata Rizal, pihaknya akan mengusulkan penataan organisasi, seperti pembentukan Dewan Nasional Pertahanan Nasional. Juga adanya penataan kembali hubungan Departemen Pertahanan dengan Mabes TNI Cilangkap. "Ini penting untuk meletakkan kebijakan dalam satu kamar," ucap Rizal yang juga pengamat militer CSIS itu.Ia pun mengatakan, mengadapi teknologi persenjataan yang semakin modern, tim sukses Amien-Siswono sudah memikirkan bagaimana menutup kesenjangan antara kebutuhan persenjataan TNI dengan postur alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang ada sekarang. Itu semua, Rizal berjanji, akan disesuaikan dengan rencana pertahanan, program, hingga bujet keuangan yang jelas. Sementara Fachrul Razy lebih mengedepankan kembali konsep pertahanan rakyat semesta. Selain itu, sambungnya, jika Wiranto nanti terpilih, konsep teritorial akan tetap dipertahankan. Konsep teritorial itu, lanjut Fachrul, harus tetap ada dalam konsep pertahanan karena itu bagian dari sistem pertahanan rakyat semesta. "Mata dan telinga TNI itu ada di sana (teritorial)," katanya. Mantan Wakil Panglima TNI ini juga mengatakan, jika Wiranto nanti terpilih, pihaknya akan berjuang untuk mempertegas hal-hal yang selama ini berada di wilayah abu-abu dengan UU yang jelas. "Ini penting agar tidak membingungkan TNI saat mengambil kebijakan," katanya. Yandhrie Arvian - Tempo News Room