Hidayat Nurwahid berorasi di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 12-8, 2012. Demostrasi tersebut menuntut diselesaikannya kekerasan terhadap umat muslim Rohingnya di Myanmar dan Syiria. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, menyayangkan rencana Komisi Hukum DPR untuk melakukan audit kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi wacana audit itu justru muncul pada saat DPR mendapat sorotan publik akibat rencana merevisi Undang-Undang KPK. "Ini menjadi kontroversial karena DPR terkesan tebang pilih," kata Hidayat di ruang kerjanya, Jumat, 28 September 2012.
Menurut Hidayat, sebenarnya audit kinerja yang diminta komisi terhadap kementerian atau lembaga negara adalah hal yang wajar. Namun, seharusnya diprioritaskan pada lembaga yang belum memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). Kewenangan DPR untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah pun seharusnya dilakukan untuk semua lembaga.
Meskipun menyayangkan, Hidayat mengatakan, KPK dan BPK harus tetap kooperatif dan melaksanakan rekomendasi DPR. Dia berharap hasil audit kinerja justru digunakan Komisi Hukum untuk memperkuat kinerja KPK. Apalagi saat ini KPK tengah melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus besar, seperti simulator SIM, Hambalang, Wisma Atlet, dan Century.
Hidayat mengakui saat ini ada upaya-upaya untuk melemahkan KPK dari DPR. Pelemahan ini dilakukan melalui berbagai manuver, seperti revisi Undang-Undang KPK dan audit kinerja. "Kami dengan tegas akan menolak segala bentuk manuver untuk melemahkan KPK."
Sebelumnya Komisi Hukum DPR mengaku meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit kinerja KPK. Ketua Komisi Hukum DPR, Gede Pasek Suardika, mengatakan selain audit kinerja KPK, komisi juga akan meminta audit kinerja lembaga hukum lainnya. "Kami ingin membangun tradisi baru," kata Pasek.
Menurut politikus Demokrat ini, audit kinerja diperlukan untuk mempertajam kesesuaian penggunaan anggaran dan kinerja KPK. Audit ini pun tidak hanya akan dilakukan untuk KPK saja, tetapi untuk semua kementerian dan lembaga yang menjadi wilayah tugas Komisi Hukum.
KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?
59 hari lalu
KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?
Wacana Menteri Agama yang akan merubah KUA sebagai tempat nikah bagi semua agama menuai beberapa pendapat yang mendukung dan menolaknya dari berbagai tokoh.
