Pimpinan Komisi KPK (dari kiri): Bambang Widjojanto, Zulkarnaen, Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Komisi Hukum DPR Gede Pasek Suardika mengatakan audit kinerja dini diperlukan untuk mengetahui kesesuaian anggaran dengan kinerja KPK.
“Kami tak bisa menilai penggunaan anggaran di KPK sudah tepat atau belum hanya dari standar wajar atau tak wajar dari BPK,” kata Pasek seusai rapat tertutup dengan BPK kemarin, Kamis, 27 September 2012.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya sudah mengaudit keuangan lembaga antirasuah ini. Hasilnya, wajar tanpa syarat atau tak ada masalah. Namun, kini para politikus Senayan ribut lagi soal audit.
Politikus Partai Demokrat ini menilai hasil audit BPK yang diserahkan ke DPR selama ini tak cukup berarti untuk mengetahui efektivitas anggaran KPK. Salah satu audit yang diminta berkaitan dengan penggunaan anggaran penyidikan. ”Kami ingin mengetahui anggaran penyidikan yang digunakan KPK sudah memenuhi atau melebihi kebutuhan,” katanya. Pasek menyatakan permintaan audit itu sudah disetujui semua pimpinan fraksi dan pimpinan DPR.
Baca laporan selengkapnya di Koran Tempo yang bisa dibaca di sini.
