400 Ribu Orang Dicurigai Daftar e-KTP Dua Kali  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Kamis, 27 September 2012 13:22 WIB

Seorang pewajib KTP mengikuti prosesi merekam retina mata dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat, Senin (2/4). ANTARA/M.Ali Khumaini

TEMPO.CO, Kupang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan ada sekitar 400 ribu warga Indonesia yang mencoba menggandakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan mengubah nama, tempat, dan tanggal lahir.

"Ada yang kami curigai karena melakukan perekaman lebih dari satu kali. Motifnya apa, terorisme?" kata Mendagri Gamawan Fauzi saat membawakan materi e-KTP pada rapat kerja para bupati/wali kota se-Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Kamis, 27 September 2012.

Menurut dia, upaya yang dilakukan warga yang mencoba dua kali melakukan perekam e-KTP di lokasi yang berbeda akan ketahuan karena sidik jari dan mata tidak bisa menipu. "Jangan ada yang coba-coba merekam e-KTP dua kali karena akan ketahuan," katanya.

Oleh karena itu, Mendagri berjanji akan menindaklanjuti temuan perekaman ganda yang dilakukan ratusan ribu warga ini. "Data ini akan kami serahkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti," katanya.

Dia mencontohkan, Nazarudin yang tersangkut kasus korupsi, dia menggunakan nama adiknya Nazir walaupun dia sudah kabur ke luar negeri. Penggunaan identitas orang lain bisa terjadi karena mudahnya mengurus KTP. Namun kalau menggunakan e-KTP, akan diketahui siapa orang itu.

Gamawan mengatakan, salah satu manfaat e-KTP adalah meningkatkan keamanan negara, seperti pencegahan terorisme, TKI ilegal, dan trafficking. Karena teroris punya nama lebih dari satu lantaran mudahnya mendapatkan KTP. "Setiap masuk ke daerah selalu berganti nama sehingga tidak heran, kalau teroris miliki 10-15 KTP," katanya.

YOHANES SEO

Berita terpopuler lainnya:
Kapolri: Saya Hanya Lakukan Proses Administrasi
Hadiah US$ 60 Juta bagi Pria yang Mau Nikahi Lesbi

Alumni SMA 6 Usulkan Sanksi bagi Kepala Sekolah

Kapolri Perintahkan Djoko Susilo Datang ke KPK

Satgas Anak Tolak Penggabungan SMA 6 dan 70

Satu Pelajar Tewas Lagi dalam Tawuran

Kakek Asal Banyuwangi Naik Haji 21 Kali

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

13 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

16 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

54 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

7 Maret 2024

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya